Breaking News:

Kota Yogya

Ratusan Perusahaan di Kota Yogya Nyatakan Sanggup Bayarkan THR H-7 Lebaran

Ratusan Perusahaan di Kota Yogya Nyatakan Sanggup Bayarkan THR H-7 Lebaran

Penulis: Azka Ramadhan
Editor: Hari Susmayanti
tribunnews via grid
Ilustrasi THR 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sudah menerima kesanggupan dari ratusan perusahaan di wilayahnya untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) tepat waktu.

Selaras dengan aturan terkini, THR dibayarkan maksimal pada H-7 lebaran mendatang.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta Rihari Wulandari berujar, pihaknya telah melakukan pemantauan langsung di sekitar 500 perusahaan di kota pelajar.

Ia pun bisa bernafas lega, karena pengusaha menyatakan sanggup.

"Kemarin lewat email itu ada yang mengembalikan (surat kesanggupan) 40an. Kemudian, tanggal 27 April, ketika ada arahan dari Pak Wali, sekitar 60 perusahaan sudah sanggup membayar H-7," katanya, Senin (3/5/21).

Bahkan, imbuhnya, ada beberapa perusahaan yang telah menyatakan kesanggupan membayar THR pada H-8 lebaran. 

Rihari menyampaikan, tenggat waktu pembayaran THR pada H-7 lebaran sudah sangat tepat, lantaran jaraknya tidak terlampau jauh dari momentum Ifulfitri.

"Kalau kecepetan itu biasanya ada keluhan dari perusahaan. Ya, kalau jangka waktu pencairan dengan lebaran itu lama, uangnya langsung dibelanjakan dan habis. Nah, itu membuat kinerjanya agak berkurang," terangnya.

Baca juga: Jelang Lebaran, Harga Daging Ayam Ras dan Minyak Goreng di DI Yogyakarta Melambung

Baca juga: 5 Fakta THR PNS 2021 yang Segera Cair ke Rekening Anda, Tanpa Tunjangan Kinerja dan Tak Semua Dapat

Rihari pun berharap para pengusaha tidak ingkar janji, dan memenuhi hak buruh sesuai dengan komitmennya selaku pemberi kerja.

Praktis, seandainya merasa tidak sanggup membayarkan THR pada H-7, maka pengusaha wajib membuat kesepakatan dengan pekerja.

"Ketentuannya kan H-7. Tapi, boleh saja ditunda, ya, kalau perusahaannya tidak sanggup. Selama ada kesepakatan dengan pekerja, maksimal H-1," katanya.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan, pembayaran THR tidak boleh lagi dicicil seperti tahun kemarin.

Dengan keberadaan larangan tersebut, pemerintah pun berharap tidak muncul permasalahan yang berlarut-larut, karena THR yang tidak kunjung lunas hingga jelang lebaran berikutnya.

"Tidak boleh ada penundaan. Kesepakatan waktu maksimal hanya sampai H-1. Itu bisa, tapi harus ada kesepakatan dan dilaporkan ke dinas," pungkasnya. (Tribunjogja/Azka Ramadhan)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved