Lewat Pertemuan Rahasia di Baghdad, Hubungan Arab Saudi dan Iran Akhirnya Mulai Mencair

Penyelidik PBB menemukan "bukti kredibel yang cukup" tentang tanggung jawab MBS dalam pembunuhan warga AS yang dianggap pembangkang Saudi.

Pejabat Saudi telah berulang kali menolak tuduhan MBS terlibat pembunuhan Khashoggi. Mereka menyalahkan pembunuhan dilakukan sekelompok orang lewat operasi ilegal.

Negosiasi Houthi Masih Buntu

Wawancara itu disiarkan pada hari yang sama ketika terjadi peristiwa kapal sarat bahan peledak mengincar pelabuhan Yanbu di Saudi.

Pemberontak Houthi Yaman, yang bersekutu dengan Iran, telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan di masa lalu terhadap target minyak Saudi.

Yaman telah dicengkeram perang enam tahun yang brutal, dan mengalami pemboman ekstensif oleh koalisi pimpinan Saudi yang memerangi Houthi.

Sejak menjabat pada Januari, Biden telah menjadikan Yaman sebagai prioritas dan fokus pada menghidupkan kembali upaya PBB yang terhenti untuk mengakhiri konflik.

Secara luas peperangan di Yaman ini dipandang sebagai perang proksi antara Arab Saudi dan Iran.

Pangeran Mohammed mengatakan tidak ada negara yang menginginkan milisi bersenjata di sepanjang perbatasannya dan mendesak Houthi untuk duduk di meja perundingan.

MBS saat ini secara de facto memimpin Kerajaan Saudi. Ia menjabat menteri pertahanan, kepala dewan tertinggi untuk perusahaan minyak milik negara Saudi Aramco.

Ia juga pemimpin Dana Investasi Publik, mesin utama keuangan kerajaan yang ditugaskan untuk menjalankan upaya diversifikasi bisnis.

Wawancara yang lebih lunak itu menandai ulang tahun kelima Visi 2030, sebuah program Saudi yang diinisiasi MBS.

Program itu dimaksudkan memodernisasi kerajaan, menyapih ekonomi dari pendapatan minyak, dan memikat investasi asing untuk membangun sektor baru dan memacu penciptaan lapangan kerja.

Pangeran Mohammed berkata sebelum Raja Salman mengambil alih kekuasaan situasi negara lemah, dengan kementerian yang tersebar dan tidak ada kebijakan publik.

“Tidak ada yang akan dicapai tanpa posisi negara yang kuat yang menarik kebijakan dan menetapkan strategi dan menyelaraskannya dengan entitas yang berbeda,” katanya.