Breaking News:

Larangan Mudik Lebaran 2021

Santri Boleh Mudik, Ponpes Krapyak Yogyakarta Akan Lepas 2.000 Santrinya untuk Mudik

Setiap satu bulan sekali tim satgas COVID-19 Ponpes Krapyak telah melakukan tes acak rapid antigen di seluruh kamar asrama.

ist
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta ada dispensasi larangan mudik bagi para santri di pondok pesantren agar bisa pulang ke kampung halamannya.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi kepada wartawan, Jumat (23/4/2021).

Masduki mengatakan, santri bakal kesulitan pulang ke kampung halaman saat Lebaran karena adanya larangan mudik.

"Oleh karena itu, harus ada dispensasi. Wapres minta agar ada dispensasi untuk para santri bisa pulang ke rumah masing-masing, tidak dikenai peraturan-peraturan yang ketat terkait larangan mudik dalam konteks pandemi saat ini," ujar Masduki seperti dikutip Kompas.com

Baca juga: Kemenag DI Yogyakarta Imbau Santri yang Ingin Kembali ke Ponpes Harus Bawa Surat Rapid Antigen

Adanya hak privilage para santri itu pun mematik Kedua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, Minggu (25/4/2021).

Menurut Djoko, jika pemerintah terlalu banyak memberikan dispensasi, kesannya pemerintah tidak serius untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di saat mudik. 

Pasalnya, hingga kini sudah banyak pihak yang telah sepakat terkait aturan larangan mudik, bahkan menurutnya pengusaha bus yang terdampak besar pun bersedia menaati aturan pemerintah. 

"Justru sekarang tiba-tiba ada permintaan dispensasi dari penguasa. Jika pemerintah terlalu banyak memberikan dispensasi, kesannya pemerintah tidak serius untuk mengurangi penyebaran COVID19 di saat mudik. Banyak pihak sudah sepakat, sampai-sampai pengusaha bus yang terdampak besar mau mentaati pemerinta," katanya, kepada Tribunjogja.com.

Adanya permintaan khusus oleh Wapres tersebut diharapkan akan menjalar kepada ketua MPR, DPR, serta para ketua partai dan pejabat lainnya yang meminta dispensasi mudik.

"Bayangkan saja jika nanti Ketua MPR, Ketua DPR serta para ketua partai minta dispensasi. Apa gunanya aturan yang sudah dibuat susah-susah menjadi seperti ini. Cabut saja semua aturan mudik yang sudah dibuat, karena nanti terlalu banyak dispensasi yang diminta," tegas Djoko.

Baca juga: Lakukan Penyekatan, Pemkab Bantul Lihat Urgensi Mudik

Halaman
123
Penulis: Miftahul Huda
Editor: Gaya Lufityanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved