Muncul Klaster Covid-19 Saat Ramadan, Kemenag Gunungkidul Imbau Masjid Perhatikan Zona Rawan

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Dua klaster kasus COVID-19 baru-baru ini dilaporkan terbentuk di Kabupaten Gunungkidul.

Terungkapnya kluster dengan puluhan kasus ini pun terjadi bersamaan dengan masa Ramadan.

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Gunungkidul Arif Gunadi meminta seluruh pengurus Masjid tetap waspada.

Baca juga: MY Esti Wijayati: Perempuan Perlu Ikuti Musyawarah di Daerah, Terlibat dalam Pengambilan Keputusan

"Kami tetap mengimbau pengurus Masjid untuk memperhatikan zona kerawanan di wilayahnya masing-masing," kata Arif pada Rabu (21/04/2021).

Imbauan itu diberikan mengingat pada Ramadan tahun ini, Sholat Tarawih sudah diperbolehkan di Masjid.

Namun pembatasan dengan protokol kesehatan (prokes) tetap wajib, mengacu pada Surat Edaran Menag RI.

Berkaitan dengan klaster, Arif pun meminta para jemaah tidak langsung resah ataupun panik. Sebaliknya, ia meminta penerapan prokes di Masjid lebih diperketat lagi.

"Harus diingat saat ini masih dalam suasana pandemi. Jangan sampai dibiasakan pelanggaran prokes," ujarnya.

Arif pun menyarankan pengurus mesjid rutin berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) hingga Puskesmas setempat. Khususnya terkait pelaksanaan ibadah yang ideal demi meminimalisir potensi penularan.

Menurutnya, kalaupun situasi lingkungan tidak memungkinkan untuk kegiatan ibadah, pihak Masjid perlu mengambil inisiatif cepat. Terutama membuat kebijakan tepat sesuai situasinya.

"Intinya harus dipahami jika situasi pandemi saat ini masih terbilang serius," kata Arif.

Baca juga: Koleksi Alquran dari Berbagai Belahan Dunia, Mahyudin Berhasrat Bangun Museum di Yogyakarta

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul Dewi Irawaty meminta Satgas di tiap kapanewon melakukan pemantauan. Terutama selama masa Ramadan ini.

Menurutnya, masyarakat perlu diingatkan tanpa henti tentang pentingnya penerapan prokes. Apalagi saat ini kegiatan sudah mulai banyak dilonggarkan, termasuk dalam hal beribadah.

"(Prokes) itu jadi antisipasi dan pencegahan paling dasar," kata Dewi. (alx)