Breaking News:

Kota Yogya

Buka Posko Pemantauan, Pemkot Yogya Ingatkan Pencairan THR 2021 Tidak Boleh Dicicil

Pemkot Yogyakarta mengingatkan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini, tidak boleh dicicil.

tribunnews via grid
Ilustrasi THR 

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengingatkan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini, tidak boleh dicicil.

Kebijakan itu, selaras dengan surat edaran Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari mengatakan, ketentuan tersebut, sangat berbeda dengan kebijakan yang diterapkan tahun kemarin.

"Dulu SE-nya kan bisa dicicil sampai Desember, tapi akhirnya banyak yang protes. Makanya, untuk tahun ini pencairan THR tidak boleh dicicil," ungkap Wulan, Rabu (15/4/2021).

Baca juga: Awal Ramadan, Disnaker Sleman Sudah Buka Posko Aduan THR 

Jelasnya, sesuai ketentuan THR diberikan maksimal H-7 lebaran.

Namun, jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, bisa saja pencairannya diundur.

Selama, kesepakatan tanpa paksaan dan tak menimbulkan perselisihan.

"Pengusaha dan pekerja diberi ruang untuk dialog. Bisa THR diberikan H-3, atau yang lain, tapi harus ada kesepakatan itu, dan hasilnya diberitahukan ke dinas," terangnya.

Sementara mengenai nominal THR, Wulan menyampaikan, besarannya dapat disesuaikan secara proporsional.

Pasalnya, selama pandemi ini, banyak perusahaan yang merumahkan pekerja, sehingga berdampak pada total upahnya.

Baca juga: Menaker : THR Paling Lambat Dibayarkan H-7, Ini Sanksi Bagi Pengusaha jika Langgar Aturan

"Misalnya, yang dirumahkan itu kan tetap harus mendapat (tunjangan hari raya) ya, tapi mereka tidak penuh gajinya. Jadi, akumulasi saja nanti dapatnya," terangnya.

Wulan pun memastikan, Dinsosnakertrans bakal membuka posko pemantuan THR di kompleks Balai Kota Yogyakarta mulai awal pekan depan.

Selain itu, petugas hubungan industrial juga diterjunkan langsung ke lapangan.

"Kita akan berikan formulir ke pengusaha. Formulir itu berkaitan kesanggupan membayar THR, waktu pemberian, serta jumlah orang yang akan menerima," ujarnya.

"Tahun-tahun sebelumnya kan permasalahannya itu cuma komunikasi antara perusahaan dan pekerja. Misalnya, THR dicairkan H- berapa, tapi tidak disampaikan ke pekerja, makanya jadi masalah itu," tambah Wulan. ( Tribunjogja.com )

Penulis: Azka Ramadhan
Editor: Gaya Lufityanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved