Pengurus PKB Sleman Akui Solid, Tidak Ada yang Ingin KLB 

Ketua Dewan Pengurus Cabang, Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Sleman, Agus Choliq mengatakan tidak ada permasalahan yang terjadi di internal

Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Kurniatul Hidayah
Youtube.com
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Ketua Dewan Pengurus Cabang, Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Sleman, Agus Choliq mengatakan tidak ada permasalahan yang terjadi di internal PKB Kabupaten Sleman.

Meskipun saat ini sejumlah kader di daerah dikabarkan sedang mendesak menyerukan Mukhtamar Luar Biasa (MLB) atau Kongres Luar Biasa (KLB).

Menurutnya, saat ini kepengurusan PKB di Bumi Sembada adem ayem, kondusif dan tetap solid. 

Baca juga: Antisipasi Bibit Siklon Tropis W95, BPBD DIY Andalkan 266 Destana di DI Yogyakarta

"Tidak ada yang menghendaki KLB," kata dia, dihubungi Tribun Jogja, Rabu (14/4/2021). 

Pihaknya mengaku selalu berkoordinasi dengan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) di 17 Kecamatan.

Hasilnya semua baik-baik saja. Seluruh pengurus tidak ada yang berkeinginan untuk menggelar Mukhtamar Luar Biasa.

Kondisi serupa, Ia menilai juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengurus DPC di 5 Kabupaten/ kota, tidak ada yang terpengaruh dengan isu KLB yang saat ini sedang beredar. 

"Saya kira (DIY) tetap solid di barisan kepengurusan yang ada. Isu itu hanya segelintir oknum saja," tutur Agus.

Bahkan, pihaknya mengaku tidak mengetahui secara pasti persoalannya, mengapa muncul isu KLB.

Sebab, sejauh ini kepengurusan di DIY diakuinya solid dan kondusif. 

Baca juga: Cerita Diana Fitrianingsih, Semangat Puasa Ramadan 17 Jam di Jerman Selama Pandemi

"Sehingga tidak ada pembicaraan semacam itu. Jadi, saya malah tidak tahu (mengapa ada yang ingin KLB)," terang dia. 

Diketahui, berdasarkan pemberitaan nasional, sejumlah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di daerah dikabarkan ada yang menyerukan desakan Muktamar Luar Biasa (MLB).

Alasannya, telah terjadi pelanggaran Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil muktamar Bali tahun 2019 sehingga perlu ada evaluasi melalui MLB. (Rif)

Sumber: Tribun Jogja
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved