Breaking News:

Kepala Sekolah Bocorkan Soal ASPD, Jogja Corruption Watch: Sanksi Penonaktifan Sementara Tidak Cukup

Sebab Kepala SMPN 4 Depok Sleman dan guru mata pelajaran matematika terbukti membocorkan soal matematika pada ujian asesmen standar pendidikan daerah

TRIBUNJOGJA/ Maruti Asmaul Husna
Kepala Divisi Pengaduan Masyarakat dan Investigasi Jogja Corruption Watch, Baharuddin Kamba. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Hasil temuan tim pencari fakta (TPF) atas dugaan bocornya soal mata pelajaran Matematika di SMPN 4 Depok Sleman cukup mencengangkan.

Sebab Kepala SMPN 4 Depok Sleman dan guru mata pelajaran matematika terbukti membocorkan soal matematika pada ujian asesmen standar pendidikan daerah  (ASPD) yang berlangsung pada 5 hingga 8 April 2021 lalu.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Divisi Pengaduan Masyarakat dan Investigasi Jogja Corruption Watch, Baharuddin Kamba, yang sekaligus menjadi orang tua siswa yang mengikuti ASPD kali ini.

Baca juga: Permudah Pelayanan Publik Polres Klaten Siapkan Pelayanan Terpadu Satu Atap

"Terkait dengan temuan TPF atas dugaan bocor soalnya mata pelajaran matematika di SMPN 4 Depok Sleman, saya sebagai orang tua salah satu siswa kelas IX dan sebagai kepala divisi pengaduan masyarakat dan Investigasi Jogja Corruption Watch, ingin menyampaikan, hal tersebut tidak saja melanggar pakta integritas dan kode etik pendidikan, tetapi perbuatan Kepala SMPN 4 Depok Sleman dan guru mata pelajaran matematika tidak mencerminkan seorang pendidik," tuturnya, Selasa (13/4/2021).

Selain itu, lanjut Kamba, hal tersebut ikut mencoreng Yogyakarta sebagai kota pendidikan, merendahkan nilai-nilai kejujuran, serta juga tidak menghargai usaha para orang tua yang mengikutsertakan anaknya mengikuti bimbingan belajar (bimbel) dengan biaya yang tidak murah.

Kamba juga menyampaikan apresiasi atas kerja TPF pada kasus ini. Menurutnya, kasus ini harus diusut tuntas. Apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

Baca juga: Pasar Sore Kampung Ramadan Jogokariyan Kota Yogyakarta Kembali Diadakan, Ada Sanksi Bagi Pelanggar

Ia melanjutkan, sanksi penonaktifan selama dua minggu rasanya tidak cukup dan tidak adil.

"Tetapi sanksi pemberhentian secara tidak hormat dapat diberikan. Selain itu proses pidana umum harus dijalankan tidak cukup sanksi administrasi," tegasnya. (uti)

Penulis: Maruti Asmaul Husna
Editor: Kurniatul Hidayah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved