Breaking News:

Yogyakarta

Ada 44 Lokasi Tambang Ilegal, Walhi DIY Pertanyakan Peran Penegak Hukum dan Kepala Daerah

Jika pertambangan ilegal dibiarkan begitu saja, maka kerusakan alam menurutnya akan semakin parah.

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Munculnya 44 lokasi pertambangan ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurut lembaga Wahan Lingkungan (Walhi) bukan sebuah rahasia lagi.

Direktur Walhi DIY, Halik Sandera mengatakan, yang menjadi pertanyaan selama ini adalah kemana para penegak hukum dan tim pengawas pertambangan yang seharusnya mencegah adanya aktivitas pertambangan secara ilegal tersebut.

Jika pertambangan ilegal dibiarkan begitu saja, maka kerusakan alam menurutnya akan semakin parah, karena pertambangan ilegal jelas tidak mengedapankan kontrol terhadap alam.

"Itu bukan rahasia baru, dan seharusnya kepala daerah turun tangan. Mulai dari Provinsi sampai Kabupaten/Kota. Dulu PUP ESDM kerja sama dengan Polda. Sekarang di mana?" Katanya, saat dihubungi Tribunjogja.com, Kamis (8/4/2021)

Baca juga: Sebanyak 44 Lokasi Tambang Ilegal Tersebar di Wilayah DI Yogyakarta

Ia menambahkan, meski pendaftaran izin aktivitas pertambangan sudah harus melali siatem terpadu ke pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah daerah harus tetap melakukan pengawasan.

Karena menurut Halik, daerah masih memiliki aturan tersendiri untuk mengatur aktivitas pertambangan tersebut.

Ditanya titik kelemahan pengawasan terhadap para penambang tanpa izin tersebut, Halik menegaskan hal itu tidak semestinya ada.

"Karena Polda itu harusnya punya tim khusus untuk penegakan hukum. Tanpa harus menunggu adanya laporan pun bisa bertindak. Begitu juga dengan Pemkab/Pemkot, serta warga sekitar," ujar Halik.

Ia menduga ada back up dari kalangan tertentu yang melindungi para penambang tanpa izin tersebut untuk tetap beraktivitas meski dinyatakan ilegal.

"Tentu itu bukan hal baru, pastinya ada back up dari orang tertentu," pungkasnya.( Tribunjogja.com )

Penulis: Miftahul Huda
Editor: Gaya Lufityanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved