Breaking News:

Penjelasan Menaker Ida Fauziyah Soal Pembayaran THR 2021

Tim kerja Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Tripartit Nasional tengah membahas kebijakan pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2021

kemnaker.go.id
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

TRIBUNJOGJA.COM, SEMARANG - Tim kerja Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dan Badan Pekerja Tripartit Nasional tengah membahas kebijakan pembayaran tunjangan hari raya (THR) 2021.

Rencananya, masukan dari Depenas dan Badan Pekerja Tripartit Nasional akan menjadi masukan bagi Kementrian Tenaga Kerja untuk menentukan kebijakan dalam pembayaran THR 2021 tahun ini.

Hal itu disampaikan oleh Menakertrans Ida Fauziyah Ida usai membuka Musyawarah Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) di Semarang, Senin (5/4/2021).

Ida mengungkapkan, THR merupakan kewajiban dari pengusaha yang harus dibayarkan kepada para pekerja.

"Tentu THR ini kewajiban yang harus dibayarkan kepada pekerja," kata Ida usai membuka Musyawarah Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) di Semarang, Senin (5/4/2021).

"Semua masukan akan disusun tim kerja tersebut. Nantinya disampaikan melalui rapat pleno," jelasnya.

Setelah beres, lanjutnya, Badan Pekerja Tripartit Nasional akan memberikan saran kepadanya terkait langkah-langkah yang harus diambil terkait pembayaran THR.

"Kami menunggu laporan dari Badan Pekerja Tripartit Nasional dan Depenas untuk mengambil keputusan pembayaran THR.

Setelah itu, baru dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran kepada pengusaha," kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Baca juga: Wacana Pembayaran THR Tahun Ini Dicicil, Berikut Penjelasan Kemenaker

Baca juga: Dinkes Sebut Penambahan Kasus pada Klaster Takziah di Dua Padukuhan di Sleman Sudah Berhenti

Ketika ditanya evaluasi pemberian THR 2020, Ida menuturkan bahwa semuanya sudah ditindaklanjuti baik dari Dinas Tenaga Kerja di provinsi maupun kabupaten/kota.

Tentunya, kata dia, pengaduan yang ada pada saat pemberiaan THR 2020 akan menjadi bahan untuk dibahas dan evaluasi pembayaran THR tahun ini.

Saat itu, pengaduan yang masuk mayoritas terkait permasalahan tata cara pembayaran THR. Selain itu juga terkait pengawasan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi pembayaran THR tersebut.

"Laporannya lebih banyak pengaduan dan semua sudah ditindaklanjuti oleh pengawas pusat maupun provinsi. Tentunya yang tidak memenuhi akan ada sanksi administrasi," tegasnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Bagaimana Kebijakan Pemberian THR di Masa Pandemi 2021? Ini Penjelasan Menteri Ida Fauziyah

Editor: Hari Susmayanti
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved