Rencana Amandemen UUD 1945, Guru Besar UGM Sebut Pentingnya Pembentukan Kembali GBHN
Mereka menyatakan pentingnya dibentuk kembali garis-garis besar haluan negara sebagai pedoman dalam pembangunan.
Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Muhammad Fatoni
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Rencana Amandemen terhadap UUD Tahun 1945 mendapatkan tanggapan positif dari Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM).
Mereka menyatakan pentingnya dibentuk kembali garis-garis besar haluan negara (GBHN) sebagai pedoman dalam pembangunan.
Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang pokok-pokok haluan negara dan amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945, yang berlangsung di Gedung Rektorat UGM, Yogyakarta, Kamis (1/4/2021) siang.
Pada kesempatan tersebut, Dewan Guru Besar UGM juga menyepakati agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terlibat aktif dalam penyusunan garis-garis besar haluan negara, sebagai implementasi dari kepentingan daerah.
Guru Besar Filsafat UGM, Prof Kaelan mengatakan bahwa GBHN diperlukan untuk menghindari inkonsistensi rencana pembangunan.
Selain itu, tambahnya, GBHN juga membuat kesinambungan antara pusat, dengan daerah.
"Sehinggga, tidak terjadi inkonsistensi arah dan kebijakan pembangunan antar jenjang nasional dan daerah. Karena GBHN membuat kesinambungan," ungkapnya.
Andi Omara dari Fakultas Hukum UGM yang hadir sebagai peserta FGD menandaskan, GBHN sangatlah penting untuk menentukan arah pembangunan.
Hanya saja, dalam proses pembentukannya, dibutuhkan keterlibatan dari kalangan senator, serta legislator, atau DPD dan DPR RI.
"Dengan diadopsinya sistem presidensial, maka presiden yang jadi penentu haluan negara. Untuk memastikan supaya pembentukan haluan negara itu berkesinambungan, maka keterlibatan lembaga demokratis seperti DPR dan DPD sangat penting untuk disertakan," terangnya.
Sementara Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, Instiawaty Ayus berujar, sejak reformasi, pembangunan nasional yang berlandaskan pada UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang, maupun Jangka Menengah, terjadi kekacauan.
Bukan tanpa alasan, senator asal Riau tersebut mengatakan, dewasa ini, tidak ada arah yang jelas dan saling berbenturan antara pembangunan pusat, dengan daerah.
"Permasalahan pembangunan saat ini juga karena adanya ketidaksinambungan program, yang malah menciptakan keterputusan, saat terjadi pergantian pemerintahan, entah di pusat, atau daerah," cetusnya. (*)
