Breaking News:

Ini Alasan Pemerintah Tolak Pengesahan Kepengurusan Partai Demokrat vrsi KLB Sibolangit

Kubu Kepala KSP Moeldoko harus gigit jari setelah permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Sibolangit ditolak pemerintah

ANTARA FOTO/ENDI AHMAD
Moeldoko (tengah) tiba di lokasi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). Berdasarkan hasil KLB, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Kubu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko harus gigit jari setelah permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) Sibolangit ditolak pemerintah.

Kemenkum HAM mempersilahkan kepada kubu Moeldoko untuk mengajukan gugatan jika merasa AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Partai Politik.

Keputusan penolakan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) Sibolangit ini disampaikan langsung oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Tidak diterimanya permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) Sibolangit karena sejumlah persyaratan tidak terpenuhi.

Menteri Hukum HAM RI, Yasonna Laoly
Menteri Hukum HAM RI, Yasonna Laoly (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Yasonna Laoly mengatakan, dari hasil verifikasi, masih terdapat beberapa dokumen yang belum dilengkapi, antara lain dari perwakilan DPD, DPC, serta tidak adanya mandat dari ketua DPD dan DPC.

"Dengan demikian, pemerintah menyatakan, bahwa permohonan pengesahan terkait KLB 5 maret 2021, ditolak," ujar Yasonna, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Yasonna menuturkan beberapa argumentasi yang mendasari penolakan permohonan.

Pertama, Kemenkumham merujuk Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan dan dicatatkan.

Baca juga: Pemerintah Tolak Pengesahan Pengurusan Partai Demokrat Hasil KLB Sibolangit yang Diajukan Moeldoko

Dengan demikian, Yasonna mengatakan, Kemenkumham tidak berwenang untuk menilai soal perubahan AD/ART yang diajukan kubu KLB.

Untuk itu, Yasonna mempersilakan kubu KLB mengajukan gugatan ke pengadilan apabila masih merasa AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Partai Politik.

Halaman
12
Editor: Hari Susmayanti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved