Breaking News:

Koalisi Mahasiswa Pertanian Datangi Kantor Dewan, Ketua DPRD DIY Kecam Rencana Impor Beras

Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Koalisi Mahasiswa Pertanian Kamis (25/3/2021) siang mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY.

TRIBUNJOGJA/ Miftahul Huda
Suasana audiensi sejumlah mahasiswa tolak rencana import beras pemerintah di gedung DPRD DIY, Kamis (25/3/2021) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Puluhan mahasiswa mengatasnamakan Koalisi Mahasiswa Pertanian Kamis (25/3/2021) siang mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY.

Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi agar pemerintah mengurungkan program impor beras yang direncanakan oleh jajaran kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Koordinator Audiensi AR Dwi Candra mengatakan, ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa terkait rencana import beras pemerintah yaitu, pertama mereka meminta pemerintah wujudkan kedaulatan pangan, kedua tangkap dan adili mafia pangan, ketiga tingkatkan dan perhatikan kesejahteraan petani, serta benar-benar merealisasikan reformasi agraria.

Baca juga: DPRD Gunungkidul Targetkan 3 Raperda Inisiatif Disahkan Tahun Ini

"Maka dari itu, kami koalisi mahasiswa pertanian meminta stop impor beras," katanya, kepada wartawan di lobi gedung DPRD DIY.

Koalisi mahasiswa yang berasal dari Universitas Pembangunan Nasioanl Veteran Yogyakarta (UPNVY) itu beralasan tahun ini pemerintah diperkirakan mengalami surplus ketersediaan beras.

Oleh karenanya, import beras menurut mereka tidak logis dan hanya akan mematikan pendapatan para petani.

Karena menurutnya, tahun ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut surplus beras di Indonesia mencapai sekitar 14 juta ton.

"Alasan kenapa tidak perlu impor] karena data BPS mencatat beras dari petani surplus sekitar 14 koma sekian juta ton. Jadi kan kami rasa itu cukup," jelas Candra.

Ia menegaskan, program kedaualatan pangan seharusnya direalisasikan dengan baik tanpa adanya impor beras keluar negeri.

"Oleh sebab itu, harapannya semua perangkat pemerintah bersinergi untuk kedaulatan pangan, dan melakukan pendekatan ke petani supaya mereka sejahtera," jelasnya.

Halaman
123
Penulis: Miftahul Huda
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved