TRIBUNJOGJA.COM, KOTA MAGELANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang berupaya agar warga atau keluarga kurang mampu di wilayah setempat terdata dengan baik dan valid.

Mereka melibatkan pemangku wilayah, mulai lurah, ketua RT dan RW untuk melakukan pendataan di masing-masing wilayahnya.

Data warga miskin tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

DTKS inilah yang menjadi dasar untuk pemberian bantuan sosial secara nasional dan telah terintegrasi dengan data kependudukan (NIK) Kemendagri.

Baca juga: Seleksi CPNS 2021 untuk Lulusan SMA/Sederajat: Persyaratan, Cara Pendaftaran hingga Besaran Gaji

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Magelang, Wulandari Wahyuningsih mengatakan, pada 9 Maret 2021 pihaknya telah mengumpulkan 127 ketua RT dan RW.

Momen ini sekaligus dimulainya pendataan warga miskin yang berakhir pada Kamis (18/3/2021).

“Data dari RT dan RW selesai hari ini, kemudian diserahkan ke kelurahan. Di tingkat kelurahan dilakukan pemeringkatan Desil 1, 2, 3, dan 4+ dengan melibatkan ketua RT dan RW,” ujarnya Jumat (19/3/2021).

Dia menuturkan, dalam pendataan di lapangan, Ketua RT dan RW dibekali berkas format pendataan yang dibuat oleh Dinsos.

Dalam format itu juga disediakan kolom kosong yang bertujuan untuk mendata orang-orang miskin yang tercecer.

“Misalnya setelah didata oleh RT dan RW ternyata masih ada yang belum terdata, maka dapat dimasukkan ke dalam kolom kosong tersebut. Dengan pendataan oleh RT dan RW ini diharap dapat menghasilkan data warga miskin yang sangat valid,” katanya.