Breaking News:

PPKM Mikro di DI Yogyakarta Diperpanjang, PHRI DIY Desak Pemerintah Realisasikan Relaksasi

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY merasa terbebani atas keputusan pemerintah pusat untuk memperpanjang kebijakan

Penulis: Yuwantoro Winduajie
Editor: Kurniatul Hidayah
Istimewa
ilustrasi Hotel 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY merasa terbebani atas keputusan pemerintah pusat untuk memperpanjang kebijakan PPKM hingga 22 Maret 2021 mendatang.

Pasalnya, pemerintah pusat maupun daerah belum sanggup mencari solusi terhadap bisnis hotel dan restoran yang tengah dihantam pandemi Covid-19 dan kebijakan PPKM. 

"Kita merasa terbebani dengan itu (perpanjangan PPKM) karena sampai saat ini relaksasi dan stimulus belum sampai ke kita," ujar Ketua Badan Pimpinan Daerah (BPD) PHRI DIY Deddy Pranowo Eryono kepada Tribun Jogja, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Usulan Penambahan Exit Tol di Trase Yogyakarta-Bawen Tak Bisa Diakomodir

Menurutnya, pemerintah boleh saja kembali memperpanjang PPKM dengan catatan harus mampu menyediakan solusi bagi warganya yang terdampak.

Deddy pun mengusulkan agar pemerintah memberikan skema relaksasi bagi pengelola hotel dan restoran. Misalnya keringanan biaya operasional seperti listrik, pajak, dan iuran BPJS.

"Untuk membayar listrik itu masih saja berlangsung, tidak ada potongan atau apapun. Juga BPJS, Itu yang membebani kita. Di satu sisi kita juga ingin mempertahankan karyawan," tambahnya.

Selain menanggung biaya operasional, pemilik hotel juga terpaksa menjual kamar di bawah harga normal untuk menarik minat pengunjung. Sehingga mereka makin kesulitan untuk memenuhi biaya operasional sehari-hari.

"Kalau pajak hotel dan restoran itu dipotong menjadi lima persen, bisa kami alokasikan untuk promosi. Karena hotel dan restoran kita harganya sekarang itu mendiskon dengan jumlah yang luar biasa," paparnya.

Menurut Deddy, ekonomi dan kesehatan harus berjalan beriringan. PHRI pun sudah melakukan segala cara untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di hotel-hotel dan restoran.

Baca juga: 10 Sekolah di DI Yogyakarta Akan Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka, Ini Masukan Epidemiolog UGM

Misalnya terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi, verivikasi prokes di hotel-hotel, serta mendaftarkan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, Environment (CHSE).

"Itu semua sudah dilakukan. Alangkah baiknya kalau pemerintah pusat dan daerah juga memberikan kelonggaran masalah pajak dan lainnya. Karena kekuatan kita terbatas," tuturnya. (tro)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved