Breaking News:

Kisruh Internal dan KLB Partai Demokrat, Ini Tanggapan Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga

Konflik internal partai itupun dinilai sebagai fenomena kebobrokan sistem kepartaian di Indonesia.

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Muhammad Fatoni
internet
Partai Demokrat 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kisruh internal Partai Demokrat membawa beberapa anggota menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Hasil dari KLB tersebut menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat. 

Artinya, ada dualisme kepemimpinan, yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko.

Konflik internal partai itupun dinilai sebagai fenomena kebobrokan sistem kepartaian di Indonesia.

Baca juga: Kisruh Partai Demokrat, Roy Suryo Merasa De Javu Atas Pelaksanaan KLB di Deli Serdang

Baca juga: Kisruh Partai Demokrat, Moeldoko Jadi Ketum versi KLB Demokrat, AHY: Saya Ketua Umum yang Sah

Hal itu disampaikan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA), Gugun El Guyanie SH LLM.

Menurutnya, partai politik (parpol) di Indonesia memang sering mengalami konflik internal.

Hal itu menunjukkan salah satu instrumen demokrasi dalam negara hukum konstitusonal, yang bernama parpol, sedang tidak sehat.

“Kalau begini ya bagaimana mau menggelar pemilu yang berintegritas, kalau peserta pemilunya, justru tidak menjunjung tinggi integritas,” katanya kepada Tribun Jogja, Jumat (5/3/2021).

Ia menjelaskan, sulit untuk menuju pemilu yang jujur, adil, dengan prinsip kesetaraan apabila parpol hanya menjadi rental kendaraan untuk mengejar kekuasaan semata. 

Baca juga: Tiga Kader Disebut Ikut KLB di Deli Serdang, Berikut Penjelasan DPD Partai Demokrat DIY

Baca juga: Kisruh Partai Demokrat : Moeldoko Ditetapkan Sebagai Ketum Partai Demokrat versi KLB Sibolangit

“Segera reformasi sistem kepartaian. Paket undang-undang parpol, undang undang pemilu dan pilkada harus terintegrasi,” tambahnya.

Ia menjelaskan, parpol juga harus didorong untuk demokratis, bukan berjalan menuju feodalisme konservatif.

“Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus diutamakan untuk mencapai demokrasi. Ini momentum sebelum pemilu 2024, membenahi sistem parpol dan kepemiluan,” bebernya lagi. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved