Breaking News:

Imbas Pergub 1/2021, Peringatan Hari Perempuan Internasional di Yogyakarta Dilarang, FPR Mengecam

Kelompok masyarakat sipil mulai merasakan imbas diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 1 Tahun 2021

ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kelompok masyarakat sipil mulai merasakan imbas diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum. 

Belum lama ini, Polresta Yogyakarta tidak mengeluarkan izin pelaksanaan aksi yang rencananya akan digelar pada 8 Maret 2021 mendatang di kawasan Malioboro.

Aksi yang diinisiasi oleh Front Perjuangan Rakyat (FPR) digelar untuk memperingati Hari Perempuan Internasional 2021.

Baca juga: Jajaran Polres Magelang Kota Tangkap Dua Pengguna dan Pengedar Sabu

Juru Bicara FPR, Ana Maria Eva merinci kronologi pelarangan itu.

Awalnya, FPR mengirim surat pemberitahuan ke Polresta Yogyakarta terkait rencana pelaksanaan aksi pada Senin (1/3/2021) lalu.

Namun, di hari yang sama FPR langsung mendapatkan surat penolakan dari Kapolresta Yogyakarta

Pihak kepolisian berdalih bahwa pelaksanaan aksi dapat menimbulkan kerumunan dan dikhawatirkan bakal meningkatkan risiko penularan Covid-19.

"Padahal aksi yang dilakukan tetap memenuhi protokol kesehatan. Kita pakai masker dan jaga jarak. semua itu ditolak dengan alasan dapat menimbulkan kerumunan," terangnya dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (LBH), Kamis (4/3/2021).

Menurutnya, aksi itu penting untuk digelar dalam rangka menyuarakan berbagai aspirasi seperti penindasan pada perempuan dan masyarakat umum. 

"FPR juga menyerukan seluruh rakyat terlibat aktif dalam aksi kampanye Hari Perempuan Internasional 2021 sebagai momentum menyampaikan aspirasi dan tuntutan rakyat," katanya.  

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved