Breaking News:

Yogyakarta

Perlu Tenaga Ahli dan Disbud DIY untuk Simpulkan Pelarangan Demo di Malioboro Melanggar HAM

Dalam waktu dekat Ombudsman RI akan memanggil Dinas Kebudayaan dan meminta pendapat ahli terkait pengaturan dan funsi kawasan heritage.

TRIBUNJOGJA.COM / Miftahul Huda
Kepala Ombudsman perwakilan DIY Budhi Masturi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kepala Perwakilan Ombudsman RI wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Budhi Masturi belum memberikan rekomendasi apakah pemerintah DIY perlu merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 1 Tahun 2021 tentang pengendalian penyampaian pendapat di muka umum tersebut.

Budi, sapaan akrabnya ini menjelaskan, pergub yang kini telah dipersoalkan oleh sejumlah kalangan aktivis di Yogyakarta itu diinisiasi oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan diteruskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji.

Pemanggilan terhadap Kabiro Hukum Setda DIY Dewo Isnu Broto pada Kamis siang pun guna mendapat kejelasan terkait teknis penyusunan pergub tersebut.

Baca juga: Penuhi Panggilan Ombudsman, Biro Hukum Pemda DIY Sampaikan Tak Ada Pelarangan Demo di Malioboro

"Kami memanggil Kabiro Hukum Setda DIY ini guna meminta kejelasan atas tahapan penyusunan pergub tersebut," kata Budi, saat dijumpai di kantor Ombudsman, Kamis (25/2/2021) siang.

Budi menyampaikan, sekitar satu jam dirinya meminta penjelasan kepada Biro Hukum Setda DIY yang intinya menanyakan hal teknis di antaranya proses rapat dalam penyusunan pergub tersebut siapa saja yang terlibat, proses kajiannya bagaimana dan penyusunan substansi dari pergub tersebut bagaimana.

"Kenapa harus ada jarak 500 meter dari obyek vital dan penggunaan suara sekian desibel, nah ini kan aneh," jelas Budi.

Ia menambahkan, dalam pergub nomor 1 Tahun 2021 berlandaskan sejumlah undang-undang yang mencoba melindungi kawasan heritage.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat Ombudsman RI akan memanggil Dinas Kebudayaan dan meminta pendapat ahli terkait pengaturan dan funsi kawasan heritage.

Baca juga: Keterlibatan Militer Jadi Alasan ARDY Desak Pencabutan Pergub No 1 Tahun 2021, Begini Kata Pakar

"Ini kan masalah heritage, kami berencana meminta penjelasan Dinas Kebudayaan dan tenaga ahli untuk menanyakan terkait pengaturan kawasan heritage," tegas Budi.

Ditanya adakah indikasi pelanggaran HAM maupun dugaan maladministrasi seperti yang dipersoalkan oleh sejumlah aktivis di Yogyakarta, Budhi belum dapat menyimpulkan hal itu.

"Tentunya Ombudsman dalam mengkaji harus komprehensif, jadi kami belum menyimpulkan soal itu," terang Budhi.

Akan tetapi, Ombudsman memiliki porsi untuk memberikan rekomendasi mulai dari mengubah petunjuk teknis, petunjuk pelaksana hingga merevisi pergub tersebut apabila muncul indikasi maladministrasi dan pelanggaran HAM.( Tribunjogja.com )

Penulis: Miftahul Huda
Editor: Gaya Lufityanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved