Breaking News:

Dewan Minta Kuota PKH Graduasi DI Yogyakarta Minimal 10 Persen Dari Total Warga Miskin

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menginginkan pemerintah perlu menambah lagi kuota

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Rendika Ferri
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menginginkan pemerintah perlu menambah lagi kuota Program Keluarga Harapan (PKH) graduasi melalu bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Pasalnya pengentasan kemiskinan di DIY saat ini dinilai oleh sebagian legislatif masih lamban.

Sementara program yang ditawarkan hanya bersifat top down atau tersistem dari pemerintah pusat, tanpa melibatkan pastisipasi masyarakat tingkat bawah.

Baca juga: Kembali Naik, Dinkes Gunungkidul Catat Kumulatif COVID-19 Capai 1.828 Kasus

"Saya mohon kuotanya bisa ditambah, untuk uji coba boleh lah, tapi ke depan harus ditambah. Minimal 10 persen dari total raturan ribu warga miskin yang ikut PKH," jelasnya, kepada Tribun Jogja, Jumat (19/2/2021).

Huda menambahkan, dirinya tetap mengapresiasi adanya dukungan modal usaha bagi PKH graduasi yang sudah dianggap mandiri.

Hanya saja, dirinya meminta agar syarat bagi calon penerima bantuan tersebut jangan dipersulit dengan administrasi.

"Kami tetap mengapresiasi langkah pemerintah ya. Tapi kami mohon syarat bagi penerima jangan dipersulit," tambah Huda.

Ia juga meminta pemerintah DIY untuk lebih tegas apabila terdapat pendamping PKH yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang.

"Karena pengalaman tahun lalu juga sempat terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pendamping. Saya harap ke depan lebih tegas lagi," terang dia.

Baca juga: BREAKING NEWS: PSS Sleman Resmi Lepas 9 Pemain Lokal Skuad 2020, Berikut Daftarnya

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, PKH graduasi menjadi program yang cukup bagus karena tujuan awalnya bukan sekedar memberikan bantuan, melainkan mengarah pada bagaimana penerima manfaat mendapat penghasilan melalui bantuan modal.

"Kalau yang berpenghasilan sudah dibantu semua, selanjutnya kami bisa menyasar ke kelompol yang lain dalam rangka untuk program PKH mandiri ini," jelasnya.

Ditanya mengenai upaya penambahan kuota yang tergabung di kelompok PKH graduasi di wilayah DIY, Aji mengaku belum bisa memastikan apakah perlu dilakukan penambahan kuota lagi atau tidak.

"Kalau soal data mungkin Dinsos lebih paham, tapi yang jelas program ini membawa manfaat baik," pungkasnya.(hda)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved