Percepatan Pemulihan Ekonomi, Pemda DIY Dorong UMKM untuk Manfaatkan KUR
Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendorong pelaku usaha mikro,kecil, dan menengah (UMKM)
Penulis: Nanda Sagita Ginting | Editor: Kurniatul Hidayah
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah (Pemda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendorong pelaku usaha mikro,kecil, dan menengah (UMKM) untuk memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) untuk produktivitas usaha yang menjembatani percepatan pemulihan ekonomi.
Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti menuturkan, selama pandemi UMKM di DI Yogyakarta menjadi sektor paling terimbas terutama bidang pariwisata dan pendidikan.
"Hampir 98 persen perekonomian di DI Yogyakarta disokong oleh UMKM. Tentu ketika terimbas pandemi pengaruhnya besar sekali terhadap perekonomian, terutama kondisi permodalan pelaku usaha," jelasnya melalui kanal resmi Biro Administrasi Perekonomian dan SDA DIY, Rabu (17/02/2021).
Dengan kondisi tertekan tersebut, ia melanjutkan, perlunya relaksasi pembiayaan agar UMKM bisa bertahan.
Baca juga: Bupati Klaten Sri Mulyani Serahkan Jabatan ke Plh Bupati Jaka Sawaldi
Meskipun, permasalahan yang dihadapi UMKM tidak hanya dari sisi permodalan melainkan juga daya serap produk.
"Ini menjadi tugas kami (pemerintah) untuk mengajak UMKM memanfaatkan KUR agar tidak terjadi pailit. Karena, jika modal bisa sehat maka dari segi penjualan akan mengikuti," terangnya.
Melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) lewat KUR, pemerintah memberikan keringanan pinjaman dengan melakukan subsidi bunga.
Di mana pada 2020 lalu, subsidi bunga yang diberikan dari rentang 0%-6%. Sedangkan pada tahun ini, subsidi bunga yang diberikan menjadi 3%.
"UMKM dapat mengakses KUR melalui bank-bank penyalur yang sudah ditetapkan pemerintah. Dengan adanya, relaksasi KUR akan memudahkan pelaku usaha untuk survive," ujarnya.
Sementara itu terkait kendala penyaluran KUR, pihaknya mengatakan sulitnya mengakses data nasabah dari bank penyalur yang tidak berkantor pusat di wilayah Yogyakarta.
Sehingga, menggangu proses tracing dan mentrase data untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut.
"Selama ini, pendataan UMKM dilakukan hanya mengandalkan SiBakul (aplikasi UMKM milik Pemda DIY) yang tercatat ada sekitar 289 ribu UMKM tergabung di sana. Sebenarnya, data tersebut kurang valid jika ingin melihat sejauh mana KUR dimanfaatkan pelaku usaha. Karena, kami juga perlu data UMKM yang sudah mendapatkan pembiayaan KUR dari Perbankan terkait," terangnya.
Untuk mengatasi hal ini, ke depannya akan dilakuka digitalisasi tersistem antara perbankan penyalur dengan stakeholders.
