Breaking News:

Apa Kata Sri Sultan HB X Soal Ketimpangan Ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta Tertinggi Versi BPS? 

Tanggapan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X ( HB X ) soal tingginya ketimpangan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta menurut BPS

Tribun Jogja/ Ardhike Indah
Foto dok - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X memastikan PSTKM di DI Yogyakarta diperpanjang 9-23 Februari 2021 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki ketimpangan ekonomi tertinggi di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Apa tanggapan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X ( HB X ) mengenai hal itu? 

ILUSTRASI - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, memberikan keterangan kepada awak media di Komplek Kepatihan, Pemprov DIY, Senin (18/1/2021).
ILUSTRASI - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, memberikan keterangan kepada awak media di Komplek Kepatihan, Pemprov DIY, Senin (18/1/2021). (Tribunjogja/Rendika Ferri Kurniawan)

Berdasarkan rilis BPS, disebutkan bahwa ketimpangan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta tertinggi di Indonesia. 

Disebutkan bahwa Gini ratio DIY ada di angka 0,437. Data tersebut juga bersumber dari BPS. 

Terkait ketimpangan ekonomi di DI Yogyakarta tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan HB X memberikan tanggapannya.

Gubernur DIY  Sri Sultan Hamengkubuwono X menanggapi rilis BPS yang menyatakan provinsinya punya ketimpangan ekonomi tertinggi di Indonesia, berkaitan dengan kondisi tidak pasti dan masa pandemi saat ini.

Berdasarkan BPS, Gini ratio DIY ada di angka 0,437, dikutip Tribun Jogja dari kompas.com.

Masalah tersebut diakui HB X tidak mudah diselesaikan, terlebih pada masa pandemi yang sedang merebak.

"Jadi tidak mudah ya menjawab pertanyaan (ketimpangan dan kemiskinan) itu dalam kondisi ketidakpastian. Tidak mungkin pada masa-masa seperti ini akan ada investasi berarti investor untuk masuk di Yogyakarta," kata HB X di Bangsal Kepatihan, Selasa (16/2/2021).

Untuk menekan semakin timpangnya ekonomi di DIY, HB X hanya bisa mengandalkan stimulus yang bersumber dari APBD tingkat provinsi atau kabupaten dan kota.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DIY juga memberikan pengurangan pajak kepada pelaku usaha.

Halaman
123
Editor: Yoseph Hary W
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved