Breaking News:

Jawa

PPKM Mikro Kota Magelang, Satgas Jogo Tonggo Dioptimalkan

Pemkot Magelang akan membentuk pos komando (posko) penanganan COVID-19 hingga di tingkat kelurahan sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. 

Penulis: Yosef Leon Pinsker
Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Magelang 

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang mengeluarkan surat edaran (SE) Wali Kota terkait Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro yang akan berlaku hingga 22 Februari mendatang.

Dalam kebijakan itu, Pemkot menyebut akan membentuk pos komando (posko) penanganan COVID-19 hingga di tingkat kelurahan sesuai dengan instruksi pemerintah pusat. 

Dalam SE bernomor 443.5/47/112 tertanggal 9 Februari 2021, tentang PPKM Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Wilayah Kota Magelang, Pemkot menyebut pembentukan posko hingga di tingkat kelurahan itu akan dikoordinir oleh satuan perangkat kelurahan masing-masing di tingkat kelurahan. 

"PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Satgas Jogo Tonggo, Lurah, tokoh masyarakat hingga tokoh agama dan relawan lainnya," kata Sekretaris Daerah Pemkot Magelang, Joko Budiyono, Rabu (10/2/2021). 

Peringkat Dua Nasional, Vaksinasi Covid-19 di Kota Magelang Capai 89,63 Persen

Joko menjelaskan, PPKM Mikro dilaksanakan dengan pertimbangan hasil kajian dan pemetaan risiko epidemiologis sesuai dengan kriteria berdasarkan zonasi, yakni zona hijau, zona kuning, zona oranye, dan juga zona merah.

"Selanjutnya untuk pelaksanaan kita akan optimalkan peran Satgas Tugas Jogo Tonggo dalam mendukung dan mengawal PPKM Mikro," terang Joko. 

Pengaturan PPKM Mikro dilakukan bersamaan dengan PPKM Kota Magelang yang meliputi beberapa ketentuan. antara lain membatasi tempat kerja/perkantoran dengan WFH 50 persen dan WFO 50 persen.

Untuk sektor esensial dan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Begitu juga dengan kegiatan konstruksi beroperasi penuh dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Adapun untuk kegiatan belajar mengajar masih secara daring, dan pembatasan jam operasional objek wisata sampai 15.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 30 persen.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved