Internasional
Desak AS Segera Kembali ke Perjanjian Nuklir 2015, Jika Tidak, Ini Ancaman Iran
Iran mengancam akan akan mengambil sikap 'mengeras' jika Presiden AS Joe Biden tidak segera mengembalikan Washington ke perjanjian nuklir 2015
TRIBUNJOGJA.COM, TEHERAN - Iran mengancam akan akan mengambil sikap 'mengeras' jika Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden tidak segera mengembalikan Washington ke perjanjian nuklir 2015.
Iran pun sudah mendesak agar Joe Biden segera menyikapi hal itu pada Sabtu (6/2/2021) lalu.
Melansir The Times of Israel, dengan begitu, Iran berharap AS akan segera mengakhiri sanksi kepada negara itu maksimal pada 21 Februari.
Jika tidak ada respon dari Joe Biden pada tanggal itu, Pemerintah Iran pun akan mengambil sikap 'mengeras' terkait dengan persoalan nuklir.
Dalam wawancara dengan media Iran Hamshahri, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan undang-undang parlemen baru-baru ini memaksa pemerintah untuk memperkuat pendiriannya terhadap AS jika sanksi tidak dikurangi dalam 2 pekan, lapor Reuters.
Sebelumnya pada Desember, Parlemen Iran yang dipimpin kelompok garis keras mengesahkan undang-undang yang menetapkan batas waktu 2 bulan untuk pelonggaran sanksi.
"Waktu hampir habis untuk orang Amerika, karena adanya RUU parlemen dan suasana pemilihan yang akan mengikuti Tahun Baru Iran," kata Zarif.
• Iran Sukses Luncurkan Roket Pembawa Satelit Hybrid ke Luar Angkasa, Diklaim Miliki Mesin Terkuat
• Jenderal Iran Janji akan Hancurkan 2 Pangkalan Rudal Israel Jika Berani Serang Negaranya
Tahun Baru Iran dimulai 21 Maret. Zarif juga menunjuk pemilihan presiden yang akan datang di Iran pada bulan Juni.
Jika seorang presiden garis keras terpilih, hal itu dapat membahayakan kesepakatan lebih lanjut, dia tampaknya telah memperingatkan AS dalam wawancara tersebut.
"Semakin Amerika menunda-nunda, semakin banyak kerugiannya... tampaknya pemerintahan Biden tidak ingin melepaskan diri dari warisan Trump yang gagal," kata Zarif dalam wawancara yang dikutip oleh Reuters.
Menurutnya, bukan Iran yang harusnya kembali ke meja perundingan melainkan AS.
Sementara dari pihak AS sendiri, pada Januari lalu, Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan bahwa Biden telah sangat jelas terkait hal tersebut.
"Jika Iran kembali memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan, AS akan melakukan hal yang sama," pernyataan itu mengacu pada permintaan AS agar Iran lebih dulu menaati kesepakatan nuklir barulah AS akan kembali ke meja perundingan.
Karena, menurut Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Minggu lalu, Iran saat ini masih beberapa bulan lagi untuk dapat menghasilkan bahan yang cukup dalam membuat senjata nuklir.
Dan, katanya, jangka waktu itu dapat dikurangi menjadi "hitungan minggu" jika Teheran lebih jauh melanggar pembatasan yang disepakati di bawah kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan dunia.