Breaking News:

Pencopotan Dua Adik Sultan dari Keraton, Jogja Corruption Watch Sayangkan Dugaan Makan Gaji Buta

Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X akhirnya merespon perihal pencopotan terhadap dua

TRIBUNJOGJA.COM/Maruti A Husna
DOKUMENTASI Wisata Keraton Yogyakarta 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X akhirnya merespon perihal pencopotan terhadap dua adiknya pada jabatan struktural di Keraton Yogyakarta.

Keduanya dicopot karena tidak aktif sebagai sebagai Penggedhe di Keraton Yogya selama lima tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2015. 

Namun, dari penyataan Sri Sultan HB X, keduanya tetap menerima gaji atas jabatan strukrural tersebut melalui dana keistimewaan (Danais) yang bersumber dari APBN. 

Baca juga: Anggaran Belum Cair, Kalurahan di Gunungkidul Andalkan Bantuan untuk Tangani Warga Isolasi Mandiri

Baca juga: Segini Ukuran Kadar Gula Darah Normal dan Tanda-tanda Tubuh Jika Terkena Diabetes

Aktivis Jogja Corruption Watch Baharuddin Kamba menyayangkan jika GBPH Prabukusumo dan GBPH Yudhaningkrat benar-benar menerima gaji buta selama lima tahun.

"Hal ini dapat dikatakan bahwa penggunaan Danais tidak tepat sasaran, maka perlu ada pengawasan dan evaluasi di internal Keraton dalam hal penggunaan Danais untuk penggajian," terangnya.

Selain itu, pihak Keraton yang membiarkan Gusti Prabu dan Yudhaningkrat selama lima tahun untuk tidak menjalankan tugasnya juga sangat disayangkan.

"Karena ada dugaan pembiaran terhadap kedua adik Sultan yaitu Gusti Prabu dan Yudhaningkrat makan gaji buta selama lima tahun," tandasnya.

Baca juga: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Dua Pekan, Begini Respon Bupati Klaten Sri Mulyani

Baca juga: GIPI DIY Sebut Perpanjangan PSTKM Akan Memberatkan Masa Pemulihan Industri Wisata 

Alangkah baiknya pihak Keraton Jogja terbuka ke publik terkait besaran gaji yang diterima oleh Gusti Prabu dan Yudhaningrat selama lima tahun tersebut.

Hal ini penting sebagai salah bentuk transparansi dan akuntabilitas ke publik atas penggunaan Danais.

Kamba berharap penggunaan Danais lebih tepat sasaran dan bermanfaat langsung dirasakan oleh masyarakat di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini.

Kamba lantas mengukutip pernyataan mantan komisioner KPK, M Jasin pada 1 Oktober 2009 lalu. 

"Berhenti bekerja sama saja dengan makan gaji buta. Jadi kita tidak boleh makan memakan gaji buta". (tro)

Penulis: Yuwantoro Winduajie
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved