Anies Baswedan Minta Pusat Ambil Alih Penanganan Covid di Jabodetabek, Begini Tanggapan Epidemilog

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pemerintah pusat untuk mengambil alih koordinasi penanganan kasus covid-19 di Jabodetabek.

Permintaan itu disampaikan karena saat ini kondisi fasilitas kesehatan di wilayah DKI Jakarta terbebani dengan pasien dari luar daerah, terutama dari wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

"Pak Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat, berharap nanti pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Apabila pemerintah pusat mengambil alih, diharapkan fasilitas kesehatan di daerah penyangga Jakarta bisa bertambah dan fasilitas kesehatan di Jakarta kembali memiliki ketersediaan tempat tidur yang baik.

"Agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek, sehingga ketersediaan fasilitas di Jakarta bisa terus meningkat, tapi okupansinya turun," kata Riza.

Menyikapi permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut, epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai pemerintah pusat harus menyikapinya dengan serius.

Sebab, menurut dia, pengendalian pandemi tidak bisa dilakukan secara soliter, parsial dan sektoral.

“Pengendalian pandemi itu harus terintegrasi, komprehensif, bersinergi dan juga setara dan merata antar daerah,” kata Dicky kepada Kompas.com, Kamis (21/1/2021).

Baca juga: Pemkab Gunungkidul Harapkan Pemda DI Yogyakarta Turun Tangan Bantu Pasien Isoma

Baca juga: Pemkab Bantul Minta Perusahaan Sediakan Shelter untuk Karyawan Terpapar COVID-19

Jika mencermati persoalan DKI, imbuh dia, melonjaknya pasien di rumah sakit ibu kota merupakan akibat lebih banyaknya rumah sakit rujukan dan sistim pendataan yang jauh lebih terbuka.

Sehingga, DKI bisa lebih cepat melihat kecenderunagan atau tren.

Oleh karena itu, kata dia, pemeritah pusat harus lebih aktif memeratakan kualitas penanganan pandemi di berbagai daerah di Indonesia.

“Ini memang tugas pemerintah pusat, walaupun ada juga tugas pemerintah daerahnya ya, tidak bisa juga lepas tangan," kata Dicky.

"Semuanya juga harus terlihat, pusat, daerah, dan didukung masyarakat,” lanjut dia.

Lebih lanjut, Dicky juga mendorong pemerintah pusat untuk lebih aktif lagi dalam melakukan tracing dan testing serta membatasi mobilitas masyarakat dan mencegah keramaian.

Ia berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada vaksinasi yang memang perlu dan harus dilakukan.