Yogyakarta
Pemda DI Yogyakarta Tak Berlakukan Sanksi bagi Penolak Vaksin
Berbeda dengan daerah lain, Pemda DIY tak akan memberlakukan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksin.
Penulis: Yuwantoro Winduajie | Editor: Gaya Lufityanti
lihat foto
Sedangkan tahap kedua akan dialokasikan kepada 555.290 petugas publik, dilanjutkan tahap tiga, sebanyak 995.353 kepada masyarakat rentan, dan terakhir, 1.065.179 dosis bagi pelaku ekonomi essensial dan masyarakat lainnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mendukung langkah Pemda DIY untuk tak memberlakukan sanksi bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin.
Terlebih keberadaan vaksin COVID-19 di Yogyakarta cukup terbatas.
Dari total populasi DIY sekitar 3,8 juta jiwa, pemerintah pusat hanya mengalokasikan vaksin sebanyak 2,6 juta dosis.
Sehingga jatah vaksin pada masyarakat yang melakukan penolakan, bisa dialihkan kepada masyarakat yang memang ingin menerima vaksin.
"Terkait kebijakan Pemda kami mendukung, karena dalam kondisi saat ini ketersediaan vaksin dan orang, lebih jauh banyak orangnya. Vaksinnya terbatas. Kalau tidak mau bisa dialihkan ke yang lain. Sehingga vaksin dilakukan sukarela sehingga tidak timbul perselisihan," ungkap Huda.
Huda pun menyatakan bahwa kalangan legislatif akan mengikuti alur pemberian vaksin sesuai dengan ketentuan pemerintah.
"Kami akan ikut alur yang sudah ada dan tidak akan minta prioritas," tegasnya.
Lebih jauh, Huda meminta kepada Pemda DIY untuk lebih memberi perhatian terhadap inovasi dalam negeri untuk menangani pandemi COVID-19.
Misalnya inovasi GeNose dari UGM yang bisa dimanfaatkan sebagai alat skrining masal.
"Pemda DIY perlu mendukung temuan-temuan tersebut apalagi itu (GeNose) adalah temuan UGM, warga kita sendiri," terangnya.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DIY Danang Wahyu Broto juga menyatakan dukungannya terkait pelaksanaan program vaksinasi nasional.
Terlebih saat ini, vaksin diprioritaskan bagi pelayan masyarakat sehingga fungsi pelayanan bisa berjalan optimal meski dalam situasi pandemi.
"Bagaimanapun yang namanya virus akan dikalahkan dengan vaksin. Kami berharap di tingkat masyarakat maupun pemerintah yang melakukan pelayanan jadi prioritas," jelasnya. ( Tribunjogja.com )
