Pemkot Yogyakarta Tetap Optimalkan Layanan Publik Meski Pegawai 75 Persen WFH

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Perubahan kuota 75 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Work From Home (WFH), tidak akan pengaruhi optimalisasi pelayanan publik di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Hal ini menyusul dengan Instruksi Gubernur (Ingub) setelah kesepakatan antara Pemda DIY dan Pemerintah pusat.

Sebelumnya 50 persen, bertambah sebesar 25 persen mulai tempo hari, 12 Januari 2021.

Baca juga: Cerita Anggota Tim Penyelam TNI AL saat Menemukan Black Box Sriwijaya Air SJ 182 di Dasar Laut

Baca juga: Jumat Ini BST Kemensos Tahap Pertama 2021 Akan Disalurkan di Gunungkidul

"Angka tersebut masih tolerantif untuk pelayanan publik," tutur Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Ig Trihastono pada Tribun Jogja, Rabu (13/1/2021).

Ia menambahkan, kalau pelayanan publik di Pemkot Yogyakarta sebagian sudah bisa diakses secara daring.

"Tentunya beberapa jenis layanan ada yang harus fisik," tutur Kelik, sapaan akrabnya.

Layanan daring sebetulnya sudah dilakukan sejak lama, hal itu pula seharusnya bukan kendala bagi masyarakat.

"Layanan berbasis digital, secara esensial sudah mengurangi tatap muka antara layanan," ujarnya.

Baca juga: Pebasket Bank BPD DIY Bima Perkasa Isman Thoyib Tularkan Pengalaman ke Pemain Muda

Pihaknya juga menuturkan jika tidak akan ada pengurangan jam layanan di Pemkot.

Upaya ini juga dilakukan agar pelayanan luring tetap optimal.

Dengan bertambahnya kuota tersebut, Kelik juga berharap dapat mencegah lebih banyak lagi penyebaran Covid-19 di wilayah Pemkot. (tsf)