Dukung Pembatasan Pergerakan Manusia, Pemkab Sleman Siapkan Regulasi

Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pemerintah Kabupaten Sleman masih menyusun regulasi terkait aturan pembatasan pergerakan manusia.

Bupati Sleman, Sri Purnomo mengatakan pada prinsipnya ia mendukung program pemerintah pusat. 

Namun karena setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing, maka regulasi akan disesuaikan dengan kondisi di wilayah Sleman. 

"Kami punya acuan dari pusat dan dari provinsi, itu sangat penting untuk landasan. Nanti akan kami kompilasikan, kami sedang susun. Prinsipnya kami mendukung," katanya saat ditemui di Kantor Bupati Sleman, Kamis (07/01/2021).

Ia melanjutkan, tidak semua regulasi mengadaptasi dari aturan pusat.

Baca juga: BREAKING NEWS : Sri Sultan HB X Teken Ingub PSTKM, Atur WFH Hingga Operasional Pusat Perbelanjaan

Misalnya saja aturan terkait work from home (WFH).

Jika aturan pusat meminta agar 75 persen perkantoran WFH, maka Sleman akan menerapkan 50 persen saja. 

Pihaknya juga masih memberikan kelonggaran pergerakan ekonomi, sehingga ekonomi Sleman tidak terlalu terdampak adanya pembatasan pergerakan manusia pada 11 hingga 25 Januari mendatang. 

"Ekonomi kan masih kami beri keleluasaan. Artinya mereka bisa tetap menggerakkan ekonominya, hanya kami mendorong agar dapat menerapkan protokol kesehatan ketat,"lanjutnya.

Selain mengatur tentang perkantoran, pihaknya juga akan membuat kebijakan untuk mall, toko modern, pariwisata, dan lain-lain. 

Sementara itu, Sekda Sleman, Harda Kiswaya menambahkan agar pembatasan pergerakan manusia dapat berjalan disiplin, ada posko khusus untuk melakukan pemantauan. 

"Nanti terdiri dari kepolisan, TNI, Satpol PP, dan kesehatan, dilengkapi dengan pusat data. Nanti akan memantau misalnya ada kerumunan. Karena kedispilinan ini sangat penting, supaya penanganan COVID-19 di Kabupaten Sleman segera selesai,"tambahnya. ( Tribunjogja.com)