Breaking News:

DIY

Komisi A DPRD DIY : Rekomendasi WFH ASN dan Naban Harus Sesuai Kondisinya

Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY Suwardi mengharapkan kinerja para ASN pemerintah DIY harus berjalan maksimal di 2021.

Thinkstock
Ilustrasi bekerja dari rumah 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wakil Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Suwardi mengharapkan kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah DIY harus berjalan maksimal di 2021 ini.

Suwardi memberi catatan terhadap adanya 200 ASN dan Tenaga Pembantu (Naban) di pemerintahan saat ini yang bekerja di rumah atau work from home (WFH) dikarenakan memiliki penyakit penyerta.

Menurutnya hal ini menjadi persoalan yang perlu disikapi pemerintah DIY ke depannya. Karena Suwardi menganggap para ASN adalah pelayan publik yang dituntut harus bekerja secara maksimal.

"Eksekutif ini kan pelayan publik. Jadi harus bisa memberikan jaminan kepercayaan kepada maayarakat. Kalau adanya WFH ini pelayanan tetap berjalan," katanya saat dihubungi Tribunjogja.com, Minggu (3/1/2020).

Ia menjelaskan, masing-masing OPD wajib memastikan bahwa rekomendasi WFH benar-benar sesuai dengan kondisi yang dialami oleh seseorang.

Baca juga: Miliki Komorbid, Pemda DIY Izinkan 200 ASN dan Naban Bekerja dari Rumah

Baca juga: Anies Baswedan Kembali Perpanjang PSBB Transisi, Ini Alasannya

Pihaknya juga berharap agar Inspekrorat aktif dalam melakukan pengawasan serta memastikan adanya WFH tersebut tidak mengganggu kinerja ASN.

Sementara untuk kondisi mikronya, Suwardi menegaskan Satgas Covid-19 di masing-masing OPD perlu diaktifkan agar hal itu memudahkan pengawasan Gugus Tugas Covid-19 DIY.

Sementara indikator kinerja ASN pada 2020 lalu, ia menjelaskan bahwa 2020 merupakan tahun yang berat.

Menururnya, kondisi pandemi saat ini mampu berpengaruh pada proyeksi beberapa indikator makro ekonomi tinggi.

Bahkan laju pertumbuhan ekonomi DIY yang semula ditargetkan sebesar 5,99% menjadi 0,5%. 

"Hal ini jelas memengaruhi daya beli masyarakat DIY, sehingga berpengaruh pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nah, untuk 2021 ini yang bisa diharapkan ya vaksinasi itu. Untuk memulihkan ekonomi," pungkasnya.(Tribunjogja/Miftahul Huda)

Penulis: Miftahul Huda
Editor: Hari Susmayanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved