Pilkada Serentak 2020
Menko Polhukam Mahfud MD Klaim Tidak Ada Klaster Pilkada Seperti yang Ditakutkan
"Ada yang menghitung akan ada 3,2 juta terinfeksi kalau pilkada tidak ditunda. Sehingga ada yang meminta pemerintah harus memilih selamatkan
Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM / Miftahul Huda
Jumpa Pers rapat koordinasi Menko Polhukam Mahfud MD dengan Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Senin (14/12/2020)
"Pasca pemilu memang tidak ada kewajiban untuk swab. Karena instrumennya tidak ada, dan tidak ada cover anggaran untuk itu," ungkap Hamdan.
Menurut Hamdan, persiapan sejak awal dengan penerapan protokol kesehatan, dan pengaturan jam kunjungan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi modal kepercayaan diri untuk mengurangi penularan.
Meski pemerintah DIY mengakui saat ini telah terjadi perkembangan klaster komunal atau antar keluarga sudah terjadi.
Untuk mengetahui ada tidaknya penularan Covid-19 saat Pilkada, KPU DIY hanya menanti perkembangan kasus Covid-19 beberapa waktu ke depan.
"Kita lihat saja di Januari seperti apa. Tapi yang kami pantau masyarakat itu taat prokes," pungkasnya. (hda)
Berita Terkait
![[FULL] Pakar: Pak Prabowo Bilangnya Kerja untuk Rakyat? Kok soal Tunjangan DPR Tak Kunjung Bersikap?](https://img.youtube.com/vi/KUoE3M9iDyA/mqdefault.jpg)
