Pilkada Serentak 2020

Bawaslu DIY Telusuri Dugaan Dua Pelanggaran Pilkada di Gunungkidul dan Sleman

Bawaslu DIY mengaku masih melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran pemilu pada dua daerah yakni Sleman dan Gunungkidul belum lama ini.

Penulis: Yosef Leon Pinsker | Editor: Hari Susmayanti
TRIBUN JOGJA/YOSEF LEON
Anggota Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdiningsih saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (8/12/2020). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY mengaku masih melakukan penelusuran terhadap dugaan pelanggaran pemilu pada dua daerah yakni Sleman dan Gunungkidul belum lama ini.

Di dua daerah tersebut peserta Pilkada diduga melakukan pembagian sembako dan telur disertai dengan gambar pasangan calon Pilkada. 

"Masih dalam proses penelusuran. Karena Bawaslu Sleman dan Gunungkidul masih mendapatkan video saja dan itu belum jelas siapa pengirim dan kapan itu terjadi," kata Anggota Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdiningsih, Selasa (8/12/2020). 

Dia menyatakan, untuk menjadi sebuah temuan pelanggaran fenomena tersebut mesti memenuhi syarat formil dan materiil.

Formil yakni identitas pelapor kalau hal tersebut merupakan laporan serta identitas penemu jika hal tersebut berasal dari temuan. 

"Nama dan alamat terlapor juga harus kami telusuri. Waktunya juga mesti tidak melebihi 7 hari kalender," ujarnya. 

Selanjutnya, pada syarat materiil mesti ada uraian peristiwa dugaan pelanggaran, tempat dan juga barang bukti.

"Bukti ini yang menjadi kendala kami, karena minim sekali orang yang mau jadi saksi, kalau cuman video tanpa ada saksi itu tidak bisa," ungkapnya. 

Baca juga: Sri Sultan HB X Berharap Masyarakat Tetap Pergunakan Hak Pilih Dalam Pilkada

Baca juga: KPU DIY dan UGM Bahas Pelaksanaan Pilkada Sehat di Tengah Pandemi Pandemi Covid-19

Lebih lanjut diterangkannya, meskipun fenomena dugaan pelanggaran itu marak dan beredar luas di sosial media, hal itu masih belum cukup untuk memenuhi syarat pelanggaran.

Masih perlu dilakukan berbagai hal lain dan penelurusan lebih lanjut terhadap temuan itu. 

Sementara, aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba mendesak Bawaslu setempat untuk pro aktif dan tidak melempem dalam menindak dugaan pelanggaran Pilkada.

Bukan hanya di dua lokasi itu saja, melainkan di tiga daerah di DIY yang tengah melaksanakan hajat demokrasi lima tahunan. 

"Kami sangat berharap Bawaslu bisa menindak kasus-kasus tersebut, jangan kemudian menguap begitu saja. Penggunaan bansos untuk pilkada misalnya, jelas menyalahi aturan perundangan yang seharusnya,” ungkap dia. (Tribunjogja/Yosef Leon Pinsker)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved