Jadwal Vaksinasi Covid-19 Tunggu Evaluasi Keamanan dari BPOM dan Fatwa Halal MUI

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Jadwal vaksinasi covid-19 di Indonesia masih menunggu evaluasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Saat ini vaksin virus corona produksi Sinovac sudah tiba di Indonesia.

Vaksin dibawa menggunakan pesawat Garuda dari China pada Minggu (6/12/2020) malam.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan vaksinasi Covid-19 baru dapat dilakukan setelah ada evaluasi BPOM dan fatwa MUI.

"Vaksinasi masih harus melalui tahapan evaluasi dari BPOM untuk memastikan aspek mutu, keamanan dan efektivitasnya," ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual Kedatangan Vaksin Covid-19, yang ditayangkan kanal YouTube Kemenkominfo TV, Senin (7/12/2020).

"Selain itu juga menunggu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk aspek kehalalannya," lanjutnya.

Airlangga menjelaskan, kedatangan dan ketersediaan vaksin berlangsung secara bertahap.

Sejalan dengan itu, pelaksanaan vaksinasi dilakukan pula secara bertahap.

"Dengan prioritas (vaksinasi) kepada tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik yang sudah diatur secara teknis oleh Menteri Kesehatan," ucap Airlangga.

Pengadaan vaksin Covid-19 diatur dalam beberapa peraturan, yakni Perpres nomor 99 Tahun 2020 dan diatur lebih lanjut dengan Permenkes Nomor 98 Tahun 2020 tentang Pelaksaan Pengadaan Vaksin Covid 19.

Kemudian, Kepmenkes Nomor 6587/2020 tentang Penugasan PT Bio Farma Dalam Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Kepmenkes Nomor 9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Covid-19.

Airlangga menuturkan, dalam peraturan tersebut telah diatur skema pelaksanaan vaksinasi.

"Yakni vaksin program pemerintah yang akan disediakan secara gratis dan vaksin mandiri yang disediakan berbayar untuk masyarakat," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 1,2 juta dosis vaksin dari Cina tiba Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (6/12/2020) sekitar pukul 21.30 WIB.

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 tersebut merupakan vaksin siap suntik.

Dalam tayangan terpisah, Presiden Joko Widodo menuturkan, kedatangan vaksin dari Sinovac tersebut merupakan kabar baik bagi rakyat Indonesia.

“Saya ingin menyampaikan suatu kabar baik, bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19. Vaksin ini buatan Sinovac yang kita uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020,” kata Jokowi, Minggu.

Jokowi menuturkan, akan ada 1,8 juta dosis vaksin siap suntik yang akan tiba pada Januari 2021.

“Selanjutnya diproses lebih lanjut oleh Bio Farma. Kita akan bersyukur Alhamdulillah vaksin sudah tersedia artinya kita bisa segera mencegah meluasnya wabah covid-19,” tutur dia.

“Tapi untuk memulai vaksinasi masih memerlukan tahapan-tahapan dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan),” ucap Jokowi.

Baca juga: Setiap Botol Vaksin Covid-19 di Indonesia Dilengkapi ID dan Label Barcode

Baca juga: Anggaran yang Dikeluarkan Pemerintah untuk Beli Vaksin Covid-19

Minta Tak Tergesa-gesa

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM) tidak terburu-buru mengeluarkan emergency use authorization (EUA) atau izin penggunaan vaksin Covid-19 yang baru saja datang dari perusahaan bio farmasi asal Cina, Sinovac.

Saleh mengingatkan BPOM agar hati-hati dan melakukan penelitian mendalam terhadap vaksin sebelum bisa didistribusikan ke masyarakat.

"Masyarakat calon pengguna menggantungkan nasib dan harapannya kepada BPOM. Untuk itu, BPOM tidak usah terburu-buru dalam memberikan izin. Silakan manfaatkan waktu yang tersedia sebelum memberikan keputusan," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Senin (7/12/2020).

Menurut dia, keamanan dan efektivitas vaksin tersebut harus betul-betul terjamin.

Dengan demikian, manfaat yang dirasakan publik setara dengan biaya besar yang dianggarkan pemerintah untuk pengadaan vaksin.

"Pemerintah harus memastikan keamanan dan efektivitas vaksin tersebut dalam meningkatkan imunitas masyarakat," ujar Saleh.

Bertalian dengan itu, Saleh meminta pemerintah menyiapkan skema distribusi vaksin dengan matang.

Para calon penerima harus segera didata. Hal lain seperti tempat penyimpanan (cold chain) dan tenaga kesehatan yang memberikan vaksin juga harus disiapkan.

"Pemerintah diharapkan dapat melakukan distribusi vaksin secara baik ke seluruh Indonesia. Harus dipastikan bahwa distribusi vaksin dilaksanakan secara aman. Pasalnya, saat ini, perdebatan soal distribusi vaksin justru terletak pada cold chain," tutur dia.

Selain itu, Saleh meminta pemerintah dapat memberikan penjelasan yang mendukung soal vaksin Covid-19 yang akan diberikan kepada masyarakat.

Cerita keberhasilan penggunaan vaksin akan turut memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mau menerima vaksin Covid-19.

Para ahli kesehatan, khususnya epidemiolog, juga diminta memberikan perspektif soal penggunaan vaksin agar tidak menimbulkan kontroversi publik.

"Pendapat para ahli ini tentu sangat diperlukan agar pelaksanaan vaksinasi tidak menimbulkan perdebatan dan kontroversi di tengah masyarakat," kata Saleh.

Vaksin siap pakai dari perusahaan biofarmasi asal Cina, Sinovac, tiba di Indonesia, pada Minggu (6/12/2020) malam.

Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta protokol kesehatan tetap dijalankan secara disiplin meskipun vaksin sudah hadir.

Jokowi mengatakan, proses vaksinasi memakan waktu yang lama. Belum lagi vaksin harus terlebih dahulu diperiksa keamanannya oleh BPOM.

Selanjutnya, vaksin disuntikkan ke masyarakat secara bertahap yang perencanaannya telah disusun oleh pemerintah.

“Meski vaksin sudah ada kita tetap harus disiplin menjalankan protokol kesehatan, tetap disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, selalu harus terus kita lakukan,” kata Jokowi dalam keterangannya di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (6/12/2020).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPOM Diminta Tak Tergesa-gesa Beri Izin Vaksin Covid-19, Teliti Mendalam

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Airlangga: Vaksinasi Covid-19 Tunggu Evaluasi BPOM dan Fatwa MUI