Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau Sumbang Inflasi di Bulan November

TRIBUNJOGJA.COM - Setelah satu bulan berjalan, Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat Kota Yogyakarta pada November 2020 mengalami inflasi sebesar 0,13 persen.

Sedangkan laju Inflasi kalender (Januari 2020 - November 2020) sebesar 0,92 persen dan laju inflasi year on year (November 2019- November 2020) sebesar 1,35 persen.

"Inflasi ini termasuk positif, walaupun masih rendah. Dalam 11 bulan, masih dibawah 1 persen, berarti keadaan harga relatif rendah dan cukup terkendali," ujar Amirudin, kepala bidang statistik distribusi BPS DIY, Selasa (1/12/2020). 

Baca juga: Inflasi Dua Bulan Terakhir Tunjukkan Konsumsi Masyarakat di DIY Mulai Meningkat

Ia mengungkapkan, inflasi ini disebabkan naiknya indeks harga konsumen (IHK) kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,29 persen.

Ini yang tertinggi dibandingkan kelompok lain. 

Sementara inflasi dari kelompok lain, yakni pakaian dan alas kaki sebesar 0,17 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,50 persen,  kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,08 persen dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,47 persen. 

Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 persen, kelompok transportasi sebesar 1,48 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,33 persen.

Baca juga: Komoditas Perguruan Tinggi Sumbang Inflasi Terbesar di Yogyakarta

Adapun kelompok yang relatif stabil yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan dan kelompok pendidikan.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, dari 90 kota yang dihitung angka inflasinya, terdapat 83 kota yang IHK mengalami inflasi dan 7 kota IHK mengalami deflasi.

"Inflasi tertinggi di kota Tual sebesar 1,15 persen dan inflasi terendah di Bima 0,01 persen. Sedangkan deflasi tertinggi di Kota Kendari yakni 0,22 persen dan deflasi terendah yakni di kota Meulaboh dan Palopo masing-masing sebesar 0,01 persen," tutupnya. (Tribunjogja.com)