DJP Tambah Perusahaan Pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Ini Daftarnya

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah telah memberlakukan pengenaan pajak untuk kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dan kali ini, Direktur Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.

Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP menjelaskan bahwa kali ini ada sepuluh pelaku usaha atau perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN.

Baca juga: Pameran Biennale Jogja 2021 Direncanakan Berkolaborasi Dengan Negara Kawasan Pasifik

Baca juga: Kpw BI DIY : Animasi dan Games Jadi Sumber Pertumbuhan Baru DI Yogyakarta

Kesepuluh perusahaan itu yakni :

- PT Bukalapak.com

- PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada)

- PT Fashion Eservices Indonesia (Zalora)

- PT Tokopedia

- PT Global Digital Niaga (Blibli.com)

- Valve Corporation (Steam)

- beIN Sports Asia Pte Limited 

- Cleverbridge AG Corporation

- Hewlett-Packard Enterprise USA

- Softlayer Dutch Holdings B.V. (IBM)

Hestu mengatakan, dengan penunjukan ini maka sejak 1 Desember 2020 para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia. 

"Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kwitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN," jelasnya Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Pemkot Yogya Hadirkan Pojok Baca Cindelaras di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta

Baca juga: Cerita Anies Baswedan saat Jalani Pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jawab 33 Pertanyaan Selama 9 Jam

Dijelaskannya, khusus untuk marketplace yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut.

Dalam kesempatan itu ia juga memaparkan bahwa DJP terus mengidentifikasi dan aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia.

DJP  melakukan sosialisasi dan mengetahui kesiapan perusahaan-perusahaan tersebut sehingga diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN produk digital akan terus bertambah.

"Sedangkan jumlah total yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN hingga hari ini berjumlah 46 badan usaha," paparnya. (nto)