BSN Dorong Pelaku UMKM untuk Menerapkan SNI

TRIBUNJOGJA.COM - Badan Standardisasi Nasional (BSN) terus mendorong para pelaku UMKM untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dengan penerapan SNI, makan produk yang dihasilkan bisa dikenal masyarakat, dan masyarakat mendapatkan jaminan keamanan, keselamatan, kesehatan dan tentunya kualitas.

Kepala BSN, Kukuh S. Achmad menjelaskan penerbitan SNI dimaksudkan agar dapat diterapkan oleh para pelaku usaha.

Sejak awal BSN berdiri, animo masyarakat yang mengajukan SNI telah mengalami perubahan.  

"Pada awalnya, animo itu tumbuh karena SNI diwajibkan pemerintah. Tapi dalam perjalannya kondisi ini berbalik dan semakin banyak yang mengejukan SNI secara suka rela. Artinya kesadaran masyarakat atas pentingnya standar, mutu, dan keamanan semakin meningkat," ujarnya Minggu (15/11/2020).

Baca juga: BSN bersama Pemda DI Yogyakarta Promosikan Produk Standar Nasional Indonesia

SNI ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM di Indonesia.

Ia mengungkapkan, sebagian besar pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM yang memberikan porsi 95 persen dari kegiatan ekonomi di Indonesia.

Dengan banyaknya UMKM tersebut, maka persaingan akan terus ada.

Terlebih selama pandemi, pemerintah menggencarkan program agar UMKM masuk ke ekosistem digital.

Ia mengungkapkan, dari 65 juta UMKM, sebanyak 13 persen sudah masuk ke ekosistem digital pada September kemarin.

"Mereka sudah bisa bertransaksi dengan masyarakat secara online. Maka UMKM perlu menerapkan standar, karena kalau tidak menerapkan standar tidak bisa bersaing dengan produk sejenis atau produk yang mungkin juga datang dari luar," imbuhnya.  

Kukuh menjelaskan, untuk meningkatkan kapasitas UMKM di Indonesia, BSN melakukan hampir semua langkah, termasuk aspek pengenalan hingga pembinaan secara insentif ke UMKM.

Ia menekankan bahwa proses mendapatkan SNI sangat sederhana, hanya memang selama ini sering digembar-gemborkan biaya mahal dan aksesnya yang sulit.

Namun hal itu ditepisnya, ia mengatakan bahwa pemerintah fokus dalam memperhatikan UMKM agar tidak terbebani biaya sertifikasi.

Dijelaskannya, UMKM yang akan mengajukan SNI bisa mengajukan ke Lembaga Sertifikasi produk (LSPro) di tiap daerah.

Baca juga: Kepala BSN: 1.421 Laboratorium Penguji Sudah Terakreditasi