Buruh Gelar Aksi Topo Pepe, Minta Sri Sultan HB X Revisi Penetapan UMP 2021

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DI Yogyakarta (DIY) menggelar aksi topo pepe menolak pengesahan Pergub soal penetapan UMP 2021 di kawasan Titik Nol Kilometer, Senin (2/11/2020).

Dalam aksi tersebut, buruh meminta Raja Yogyakarta untuk menasehati Gubernur setempat agar merevisi keputusan penetapan UMP 2021 yang dianggap masih jauh dari kata layak.

"Kami meminta Sultan HB X agar menasehati Gubernur DIY untuk mengevaluasi Dewan Pengupahan yang merekomendasikan kenaikan upah minimum provinsi 2021 sebesar 3.54 persen dan menetapkan upah minimum Kabupaten/Kota di atas Rp 3 juta," kata juru bicara MPBI DIY, Irsyad Ade Irawan.

Irsyad mengatakan, dalam kesempatan itu pihaknya juga meminta agar Sultan menasehati Gubernur DIY agar segera mewujudkan tekadnya untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Yogyakarta serta mengambil langkah agar UMP DIY tidak menjadi upah yang terendah se Indonesia.

Baca juga: Capai Rp 11 Miliar, Dinas Pariwisata Gunungkidul Optimistis Target PAD 2020 Tercapai

Baca juga: Tak Puas Hasil Audiensi di Gedung DPRD, Paguyuban Bentor Malioboro Datangi Kantor Gubernur DIY

Baca juga: Wisatawan Membludak Saat Libur Panjang Lalu, Satpol PP DI Yogyakarta Sebut Prokes Diabaikan

"Tekad untuk menjadikan upah minimum di DIY agar tidak terendah se-Indonesia pernah diutarakan oleh Gubernur, namun belum direalisasikan sampai sekarang. Sehingga kami meminta Sultan yang bertahta agar menasehati Gubernur untuk mengambil langkah konkret yang tidak merugikan buruh," ujarnya.

Dia menerangkan, aksi topo pepe itu merupakan upaya alternatif yang ditempuh pihaknya untuk menyadarkan penguasa bahwa kebijakan yang dilakukan kepada buruh selama ini tidak berpihak dan cenderung menindas.

"Hal ini juga sebagai simbol protes seluruh buruh di Yogya untuk menyampaikan keprihatian kepada Sultan agar beliau sebagai pelindung dan pengayom bisa mewujudkan tahta untuk rakyat dan menolak upah murah," ujarnya.

Di akhir aksi, buruh secara serentak sembahyang dan memanjatkan doa agar penguasa disadarkan serta menempuh kebijakan yang adil bagi seluruh masyarakat terkhusus kaum buruh. (jsf)