Pemkot Yogyakarta Mendapat Rapor Hijau dalam Rakordal DIY Triwulan III Tahun 2020

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan rapor nilai hijau dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah (Rakordal) DIY Triwulan III tahun 2020.

Nilai hijau ini menandakan kinerja yang memuaskan yang telah dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono menjelaskan warna hijau menandakan kinerja Pemkot Yogyakarta memuaskan dan dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan masalah yang berarti.

Namun demikian, Gubernur menghimbau agar program-program OPD yang menyangkut kesehatan masyarakat segera direalisasikan.

Baca juga: Masuk Musim Penghujan, Pemkot Yogya Instruksikan KTB Giatkan Patroli Udara

"Anggaran yang dimiliki oleh kabupaten/kota harus dimaksimalkan untuk membangun rasa aman pada masyarakat. Berdasarkan hasil laporan triwulan ke-3 ini, rata-rata anggaran perubahan memang difokuskan untuk kesehatan masyarakat," ujarnya, Jumat (30/10/2020). 

Sri Sultan mengatakan, APBD perubahan harus secara maksimal segera diselesaikan realisasinya sebelum akhir tahun.

Program-program harus dilaksanakan secara maksimal karena DIY bahkan sudah mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar minus 6,7 dalam kuartal ke-2.

Sri Sultan berharap, percepatan realisasi ini bisa diwujudkan agar DIY bisa mencapai target angka pertumbuhan ekonomi menjadi minus 1 atau bahkan surplus.

Pertumbuhan ekonomi menurut Sri Sultan harus tercapai meskipun bernilai kecil.

Baca juga: Dapat Lampu Hijau dari Pemkot Yogya, Bioskop di Kota Yogyakarta Bisa Beroperasi Kembali

"Tidak ada pilihan lain kecuali APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota dimaksimalkan dalam bentuk bantuan, maupun penyelesaian program-program yang memang sudah dimasukkan di dalam APBD perubahan. Tidak ada kekuatan lain yang bisa menopang mengurangi minus dari pada pertumbuhan ekonomi di DIY itu sendiri," ungkapnya.

Kepala Bappeda DIY, Beny Suharsono sebelumnya mengatakan pemerintah melakukan pemulihan ekonomi dengan cara refocusing anggaran.

"Refocusing anggaran, yang tadinya untuk peningkatan kapasitas infrastruktur digeser untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan perlindungan sosial," jelasnya.

Ia menjelaskan refocusing dilakukan dengan kemudahan terhadap distribusi barang dan jasa, monitoring terhadap gejolak pasar, kemudian operasi pasar, mempercepat stimulus pembangunan melalui belanja yang dari pemerintah daerah. (TRIBUNJOGJA.COM)