Pemerintah Tak Naikkan Upah Minimum 2021, Berikut Penjelasan Menkeu Sri Mulyani

TRIBUNJOGJA.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) buruh di 2021.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan dirinya juga mencatat inflasi di Indonesia rendah dan ini terkait indikator penetapan upah 2021.

"Mengenai upah minimum, dalam hal ini bahwa inflasi kita cukup rendah. Jadi, memang dalam hal ini dari sisi inflasi yang biasanya mengurangi daya beli masyarakat itu memang dalam situasi yang rendah," ujarnya saat konferensi pers virtual, Selasa (27/10/2020).

Menurut Sri Mulyani, rendahnya inflasi memang harus tetap menjadi perhatian karena berarti sektor usaha masih dalam situasi yang sangat tertekan.

"Namun, masyarakat juga tertekan, sehingga kita harus sama-sama menjaganya untuk bisa pulih. Caranya dengan tidak menimbulkan trigger salah satu yang kemudian bahkan menimbulkan dampak negatif kepada yang lainnya," katanya.

Baca juga: Pencairan Subsidi Gaji Gelombang 2 dan Penetapan Upah Minimum 2021

Baca juga: Pemerintah Putuskan Upah Minimum 2021 Tak Naik, Serikat Pekerja di DIY Desak SE Menaker Dicabut

Di sisi lain, eks direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, pemerintah akan terus memperbaiki daya beli masyarakat imbas tidak adanya kenaikan UMP.

"Seperti yang disampaikan bahwa keseluruhan belanja pemerintah tahun 2020 ini yang berhubungan dengan bantuan sosial mencapai lebih dari 220 triliun. Itu adalah untuk berbagai macam bantuan langsung kepada masyarakat yang diharapkan bisa membantu daya beli," pungkas Sri Mulyani.

 Kian Memberatkan Buruh

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menolak keputusan pemerintah yang tidak menaikkan upah minimum (UMP) di tahun 2021.

Andi Gani mengatakan, keputusan ini dapat membuat daya beli masyarakat semakin menurun.

"Ini sangat memberatkan buruh dalam kondisi kesulitan ekonomi dan daya beli masyarakat yang lagi turun, tentu sangat berat," ujar Andi Gani di Jakarta, Selasa (27/10/2020).

Andi Gani meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.

Menurutnya, pemerintah harus mengajak bicara serikat buruh sebelum memutuskan.

Baca juga: Resmi, Pemerintah Putuskan Upah Minimum 2021 Tidak Naik, Ini Pertimbangannya

Baca juga: Nasib Penetapan Upah Minimum Daerah Istimewa Yogyakarta

Andi mengakui pengusaha memang banyak yang lagi dalam kondisi susah. Tapi buruh juga jauh lebih susah.

Seharusnya pemerintah bisa bersikap lebih adil, yaitu tetap ada kenaikan UMP 2021.

Sementara, bagi perusahaan yang tidak mampu dapat melakukan penangguhan dengan tidak menaikkan UMP setelah berunding dengan serikat pekerja di tingkat perusahaan dan melaporkannya ke Kementerian Ketenagakerjaan.

Sebaiknya Naik

Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar mengomentari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang penetapan UM (upah Minimum) 2021 yang ditujukan kepada para gubernur.

Menurutnya, SE Menaker hanya acuan bagi para gubernur sebelum menetapkan UM tahun berikutnya.

UM ditetapkan oleh para gubernur paling lambat 1 November baik berupa UMP maupun UMK.

“Saya menilai SE Menaker tersebut adalah sebuah imbauan, dan bukan sebuah regulasi yang wajib dipatuhi Gubernur,” kata Timboel kepada Tribunnews, Selasa (27/10/2020).

“Mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 atau pun UU Cipta Kerja, yang memiliki hak prerogative menetapkan UM adalah gubernur, sehingga bisa saja gubernur menetapkan UM tidak sesuai dengan SE Menaker,” tambahnya.

Timboel menerangkan hal ini kerap kali terjadi di tahun-tahun sebelumya.

SE Menaker mengimbau dan meminta delapan persen tetapi ada gubernur yang menetapkan kenaikan UM lebih dari delapan persen.

“Ini biasa terjadi dari tahun ke tahun,” imbuh dia.

SE Menaker nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada masa Pandemi Covid-19 meminta para gubernur, pada point 1, untuk tidak menaikkan UM di tahun 2021.

Ini artinya UM 2021 akan sama dengan UM di 2020 saat ini.

Permintaan Menaker kepada Gubernur untuk tidak menaikkan UM di 2021 didasari oleh perhitungan 64 item KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yang telah ditetapkan Bu Menaker.

Walaupun ada kenaikan 4 item KHL, sebelumnya 60 item KHL, namun Pemerintah menurunkan kualitas item-item KHL lainnya sehingga ketika dijumlahnya berdasarkan data BPS maka nilai total KHL sebagai acuan UM di 2021 tidak mengalami kenaikan.

“Saya kira penambahan 4 item KHL dengan menurunkan kualitas beberapa item KHL yang lama adalah tidak tepat, dan ini tidak obyektif melihat kondisi riil di masyarakat,” pungkasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Upah Minimum 2021 Tidak Naik, Ini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani