Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Sekretaris Daerah Kota Magelang, Joko Budiyono, mengatakan, pihaknya telah membuat langkah antisipasi adanya aksi unjuk rasa yang rencananya akan digelar Selasa (13/10/2020) besok di depan Kantor DPRD Kota Magelang.

Keamanan Pemkot Magelang akan diperketat.

Koordinasi dilakukan dengan pihak kepolisian (Polri) dan TNI untuk pengamanan aset Pemkot Magelang.

Baca juga: 670 Personel Brimob Kepolisian Akan Diterjunkan untuk Amankan Unjuk Rasa di Kota Magelang

"Jadi kita antisipasi besok ada unjuk rasa ini. Polres Magelang Kota, Polres Magelang, Kodim bagaimana nanti. Kegiatan itu sebenarnya dilarang tak diizinkan oleh kapolres. Tapi seandainya itu penyampaian aspirasi dan pendapat, kita antisipasi," tuturnya, diwawancarai di Kantor Pemkot Magelang, Senin (12/10/2020).

Joko mengatakan,keamanan Pemerintah Kota Magelang akan diperketat.

Jangan sampai aset Pemkot Magelang rusak lagi setelah dua kali aksi unjuk rasa sebelumnya mengalami kerusakan.

"Jangan sampai rusak lagi. Hari jumat kemarin. Sekarang ini karena titik unjuk rasanya ada di depan (Pemkot Magelang) otomatis, kita harus perketat. Perketat keamanan. Pengamannya, teknisnya banyak, ada 600 personel lebih, kita juga minta bantuan dari TNI," katanya.

Baca juga: Kerugian Akibat Kerusakan Fasilitas Pemkot Magelang Aksi Unjuk Rasa Diperkirakan Mencapai Rp 80 Juta

Lanjut Joko, sama seperti Polres Magelang Kota, pihak Pemkot Magelang sebenarnya juga mengimbau tak melaksanakan aksi unjuk rasa tersebut.

Alasannya, karena pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan berpotensi terhadap penularan.

"Kami juga sama tidak usah. Namun, tergantung kepolisian yang memiliki kewenangan mengizinkan atau tak mengizinkan. Alasannya karena covid-19 potensi penularan jadi lebij," tuturnya.

"Imbauan, seandainya terpaksa diadakan, unjuk rasa tolong jangan sampai ditunggangi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan hingga nanti terjadi anarkis. Kelompok anarkis. Jangan sampai. Kalau memang menyampaikan pendapat, ya pendapat yang damai. Jangan merugikan masyarakat," tambahnya. (TRIBUNJOGJA.COM)