Breaking News:

Penanganan Covid

Disdukcapil Klaten Maksimalkan Pelayanan Adminduk Secara Online Selama Pandemi Covid-19

Disdukcapil Klaten mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan adminduk secara online melalui program Sipon Keduten.

Tribun Jogja/ Almurfi Syofyan
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Klaten, Sri Winoto, saat ditemui pada Jumat (9/10/2020). 

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Permohonan administrasi kependudukan dalam jaringan (daring) dimaksimalkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Klaten di masa pandemi Covid-19.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Klaten, Sri Winoto, mengatakan jika pihaknya mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan adminduk secara online melalui program Sipon Keduten.

"Selama pandemi kita mendorong agar masyrakat mengajukan permohonan secara onlen. Hal itu selaras dengan terjadinya penurunan permohonan secara tatap muka," ujarnya saat ditemui, Jumat (9/10/2020).

Ia merinci, untuk permohonan pendudukan secara online juga bisa melayani seperti permohonan kependudukan secara langsung seperti pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kartu keluarga (KK), akte kelahiran dan dokumen lainnya.

"Pelayanan online ini hampir sama dengan yang langsung. Semua bisa di buat," katanya.

Disamping itu, Sri Winoto juga mengatakan jika, selama pandemi Covid-19, permohonan adminduk secara langsung berkurang hampir 50 persen.

"Selama pandemi permohonan dokumen kependudukan secara tatap muka hanya berkisar pada angka seratusan. Kalau hari normal bisa 200 hingga 300. Pengurangan ini karena sudah banyak yang memohon via online" ungkapnya.

Diakui Sri Winoto, pihaknya tetap meminta pemohon adminduk secara langsung untuk selalu memperhatikan penerapan protokol Covid-19 secara ketat.

Penerapan protokol kesehatan berupa, wajib memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun saat melaksanakan antrian.

Selain mendorong masyarakat mengurus dokumen adminduk secara online, diakui Sri Winoto, jika pihaknya juga membuat terobosan dengan pelayanan kependudukan di tingkat desa.

"Kemudian ada juga sistem pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan di tingkat desa. Sehingga masyarakat yang tidak bisa melakukan layanan secara online bisa melalui operator desa," imbuhnya. (*)

Penulis: Almurfi Syofyan
Editor: Muhammad Fatoni
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved