Bawaslu Catat 1.500 Pelanggaran, 700 Pelanggaran Netralitas ASN

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mencatat sudah terdapat 1.500 pelanggaran selama masa kampanye Pilkada 2020 ini. Sekitar 700 pelanggaran adalah pelanggaran netralitas ASN.

Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, mengatakan, pelanggaran ASN sudah sekitar 700 pelanggaran yang telah dicatat oleh Bawaslu RI.

Dari 1.500 kejadian pelanggaran, netralitas ASN sebanyak 700 pelanggaran.

Pelanggaran itu sudah disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sebagian besar sudah diputus.

Sementara sebagiannya lagi belum diputus.

• Netralitas ASN Dalam Pilkada

"Pelanggaran ASN itu sudah 700-an. Yang kita rekap dari 1.500 kejadian pelanggaran yang khusus netralitas ASN itu sekitar 700. Dan sudah kita sampaikan KASN. Sebagian besar sudah diputus, sebagiannya belum," katanya, Sabtu (10/10/2020), diwawancarai seusai simulasi pemungutan suara Pilkada 2020 di Kota Magelang.

Soal netralitas ASN ini sudah dipetakan oleh Bawaslu.

Ada tiga yang menjadi indeks kerawanan yang telah dipetakan Bawaslu.

Pertama soal validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kedua soal netralitas ASN.

Terakhir soal politik uang.

"Sebenarnya mengkonfirmasi tentang potensi yang kita petakan dalam indeks kerawanan. Pertama validitas DPT, kedua terkait netralitas ASN, dan ketiga politik uang. Politik uang biasanya meriahnya di tahap kampanye dan hari H," katanya.

• Politik Uang dan Netralitas ASN Jadi Kerawanan di Pilkada Bantul

Bawaslu RI juga menyoroti soal pelanggaran protokol kesehatan pada masa kampanye Pilkada 2020. Dalam 10 hari masa kampanye, pihaknya mengevaluasi ada 9.189 kejadian, 256 pelanggaran, dan 70 sudah diberi peringatan langsung.