Breaking News:

Aksi Tolak Omnibus Law

Demo Tolak Omnibus Law, Buruh Sebut Pengesahan Omnibus Law Pertanda Kematian Demokrasi

Dalam orasinya, perwakilan pekerja menyatakan bahwa sejak bergulirnya pembahasan RUU Ciptaker, pihaknya telah tidak setuju dengan beleid tersebut.

Penulis: Yosef Leon Pinsker | Editor: Ari Nugroho
TRIBUNJOGJA.COM / Yosef Leon Pinsker
Sejumlah elemen serikat pekerja menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD DIY, Kamis (8/10/2020). Aliansi buruh dari MPBI DIY itu menyatakan penolakan terhadap pengesahan UU Ciptaker Omnibus Law. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Massa buruh penolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) Omnibus Law melangsungkan aksi demonstrasi di gedung DPRD DIY, Kamis (8/10).

Demonstran tiba sekira pukul 11.00 WIB dengan terlebih dahulu konvoi dari kawasan Tugu Yogyakarta dengan menggunakan sepeda motor.

Dengan mengusung sejumlah poster tuntutan yang bertajuk penolakan terhadap pengesahan UU Ciptaker Omnibus Law, aksi massa kemudian berorasi menyampaikan tuntutan di gedung dewan.

Aksi Massa Tolak Omnibus Law Padati Bundaran UGM

Adapun aksi massa aliansi ini berasal dari MPBI DIY yang terdiri dari sejumlah serikat pekerja diantaranya yakni, KSPSI, FSPM Indonesia, Aspek Indonesia, dan sejumlah serikat pekerja lainnya.

Dalam orasinya, perwakilan pekerja menyatakan bahwa sejak bergulirnya pembahasan RUU Ciptaker, pihaknya telah tidak setuju dengan beleid tersebut.

Selain terdapat sejumlah pasal yang tidak pro terhadap kepentingan buruh, pembahasan aturan dalam UU Ciptaker dianggap tidak pernah mengakomodasi dan melibatkan saran pekerja dan terkesan tertutup.

Situs Web Dpr.go.id Sempat Diretas, Tulisan Dewan Perwakilan Rakyat Diubah

"Setelah Omnibus Law disahkan buruh makin miskin. Upah minimum Jogja sudah rendah, ditambah aturan penghapusan UMK di Omnibus Law, buruh semakin tidak punya daya tawar," katanya.

Di sisi lain, massa aksi menyebut bahwa disahkannya UU Ciptaker Omnibus Law merupakan penghianatan yang tidak bisa ditolerir.

Tidak hanya buruh yang merasa ditekan dengan adanya UU itu, melainkan seluruh elemen masyarakat Indonesia.

"Tanggal disahkannya UU itu kami anggap sebagai hari berkabung nasional dan pertanda bahwa lonceng kematian demokrasi telah dibunyikan di Indonesia," pungkas orator. (TRIBUNJOGJA.COM)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved