Bantul
Bantuan UMKM Diminta untuk Modal Produksi, Bukan Konsumsi
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul, Budi Wibowo meminta jajaran dinas untuk bekerjasama lintas sektor mengawal dan melakukan pendampingan.
Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Ari Nugroho
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul, Budi Wibowo meminta jajaran dinas untuk bekerjasama lintas sektor mengawal dan melakukan pendampingan.
Hal itu dilakukan agar bantuan yang telah dan akan diberikan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari pemulihan ekonomi akibat pandemi tidak digunakan untuk konsumtif. Melainkan dimanfaatkan sebagai modal usaha.
"Kita akan kawal supaya tidak untuk konsumsi, tetapi benar-benar untuk modal produksi," kata dia, setelah memberikan pengarahan kepada Gugus Tugas Covid-19 Bidang Ekonomi di Aula Dinas Pariwisata Bantul, Rabu (30/9/2020).
• Pecinta Senja Wajib Mengunjungi Puncak Sosok di Bantul
Budi mengatakan, terdapat sejumlah akses pintu bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM di masa pandemi.
Di antaranya, bantuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Pemda DIY, Pemkab Bantul dan Perbankan.
Bantuan tahap I yang diusulkan perbankan bahkan ada sebagian yang sudah cair.
Kemudian, saat ini yang sedang dalam tahapan adalah Bantuan Presiden untuk Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp 2.4 juta untuk masing-masing UMKM.
Di kabupaten Bantul ada 52.655 UMKM yang telah diusulkan ke pusat agar dapat menerima bantuan BPUM.
Namun hingga saat ini baru ada sekitar 29.000 yang mendapatkan SK (Surat Keputusan).
Itu pun masih belum final karena masih terdapat sejumlah data yang kurang dan butuh perbaikan.
Pada saat yang sama, dikatakan Budi, ada juga tawaran bantuan pinjaman modal usaha dari salah satu bank daerah.
Nilainya Rp 2.5 juta/UMKM.
Ia mengaku sudah meminta dinas terkait untuk menindaklanjuti tawaran tersebut. Pada prinsipnya, kata Budi, apabila menguntungkan bagi UMKM maka akses modal itu akan diberikan.
"Orientasi kita dana bantuan tersebut, bukan untuk konsumsi tetapi untuk produksi, karena itu, menjadi kewajiban Pemkab Bantul untuk melakukan pengawalan dan pendampingan," terang Budi.
Pihaknya menyakini apabila tidak ada pengawalan maka bantuan tersebut akan bias.
