Peta Tematik Kawasan Strategis Nasional Borobudur Disusun

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Kawasan Strategis Nasional (KSN) Borobudur akan dipetakan tematik pertanahan dan ruang. Pemetaan ini untuk melihat pemanfaatan dan penggunaan di KSN Borobudur secara utuh.

Direktur Survei Dan Pemetaan Tematik Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Yuli Mardiono, mengatakan, pemetaan ini dilakukan untuk dapat melihat penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan di KSN Borobudur secara utuh.

"Kita akan melihat secara utuh, terkait dengan penguasaannya, manfaatnya, dan penggunaannya hingga nanti tidak ada yang terlewatkan," katanya, Selasa (29/9/2020) dalam Sosialisasi Dan Koordinasi Dalam Rangka Pembuatan Peta Tematik Pertanahan Dan Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Borobudur Provinsi Jawa Tengah, Hotel Atria Kota Magelang.

• Destinasi Wisata Air di Jawa Tengah Belum Diizinkan Buka Kembali

Para kepala desa pun diharapkan dapat bekerja sama secara responsif terkait sumber-sumber data dan informasi di desanya masing-masing untuk memperoleh kebijakan secara terukur.

"Kami mohon selama 24 hari kedepan ini rekan-rekan yang ada di desa khususnya yang masuk pada KSN Borobudur dapat memberikan informasi data untuk kegiatan pemetaan ini, agar segala kebijakan yang diambil nanti hasilnya bisa baik," ujarnya.

Pemetaan ini untuk mendukung keputusan Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan Borobudur sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) utamanya dalam pembangunan pariwisata berskala super prioritas.

Maka dari itu koordinasi lebih lanjut diperlukan dalam pembuatan peta tematik pertanahan dan tata ruang.

Bupati Magelang, Zaenal Arifin mengatakan terdapat empat pintu gerbang yang akan dibangun di KSN Borobudur. Mulai dari Blondo, Kembanglimus, Palbapang, dan Klangon, Kulon Progo. Ia pun meminta agar pelaksanaan pembangunan gerbang tersebut dapat segera mendapat kepastian tata ruang.

• 427 Destinasi Wisata di Jawa Tengah Sudah Dibuka, 56 Ajukan Izin

"Tentunya segala pembangunan yang akan dilaksanakan pada KSN Borobudur ini harus segera mendapat kepastian tata ruang, maka koordinasi akan berlangsung selama 24 hari ke depan. Saya harap kepada para camat, kepala desa, dan Kepala OPD terkait bisa memberikan informasi dan dikelola dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Zaenal berpesan agar pembangunan tetap dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian alam.

"Tentunya pembangunan tersebut juga harus tetap memperhatikan lingkungan dan ekosistem yang ada, serta tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," katanya.(TRIBUNJOGJA.COM)