Yogyakarta

PUKAT UGM: Sudah Satu Tahun Pemberantasan Korupsi Mati Suri

Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM pada Senin (21/9/2020) mengadakan diskusi dengan tema “Refleksi Satu Tahun Revisi UU KPK: Mati (S

Penulis: Maruti Asmaul Husna | Editor: Ari Nugroho
kompasiana.com
ilustrasi korupsi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM pada Senin (21/9/2020) mengadakan diskusi dengan tema “Refleksi Satu Tahun Revisi UU KPK: Mati (Suri)-nya Pemberantasan Korupsi”.

Setahun lalu, tepatnya 17 September 2019 DPR bersama Presiden mengesahkan revisi UU KPK menjadi UU 19/2019.

Revisi tersebut mendapat penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat.

Tokoh agama, tokoh masyarakat, buruh, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil lainnya menggelar aksi penolakan dalam berbagai bentuk.

Tagline #ReformasiDikorupsi digunakan sebagai pernyataan bahwa amanat reformasi telah dikhianati.

Demonstrasi mahasiswa masif di seluruh Indonesia.

Meski demikian, proses revisi tetap berjalan secara kilat.

Pada 5 September 2019 rapat paripurna DPR menetapkan RUU KPK menjadi inisiatif DPR.

Selanjutnya, 17 September 2019 rapat paripurna DPR mengesahkan revisi UU KPK.

Djoko Tjandra Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Jaksa Pinangki

Ketua PUKAT Fakultas Hukum UGM, Oce Madril mengatakan proses revisi tersebut jauh dari asas transparansi dan partisipasi.

Revisi UU KPK mengubah secara mendasar model kelembagaan independent anti-corruption agency menjadi executive agency.

KPK dimasukkan ke dalam rumpun eksekutif (pasal 3), sistem kepegawaian menjadi ASN (pasal 1 angka 6, pasal 24 ayat 2), penyelidik dan penyidik wajib mengikuti pendidikan yang diselenggarakan bersama KPK dan kepolisian/kejaksaan (pasal 43 A ayat 2, pasal 45 A ayat 2), dan seterusnya.

“KPK meski masih disebut bersifat independen (pasal 3), tetapi sesungguhnya tidak lagi independen. Hal ini bisa dilihat dari besarnya pengaruh kekuasaan eksternal. Bahkan untuk sekadar merekrut penyelidik dan penyidik saja KPK harus menyelenggarakan pendidikan bersama kepolisian/kejaksaan,” ungkap Oce dalam keterangan tertulis, Senin (21/9/2020).

Halaman
123
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved