Breaking News:

Yogyakarta

KPU DIY: Perlu Aturan Lebih Spesifik Terkait Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Pilkada

KPU DIY masih menunggu hasil kesepakatan dari pihak pusat yang berwenang menentukan, yakni pemerintah, KPU, dan DPR.

TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah
Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Berbagai pihak baru-baru ini semakin gencar mendesak agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kembali ditunda akibat melonjaknya angka kasus Covid-19 di Indonesia.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Hamdan Kurniawan mengatakan pihaknya masih menunggu hasil kesepakatan dari pihak pusat yang berwenang menentukan, yakni pemerintah, KPU, dan DPR.

"Harus menimbang plus minusnya. Kalau diteruskan, harus ada syarat-syarat yang dilakukan, kalau ditunda pun ada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung cukup banyak," ujarnya saat dihubungi Tribunjogja.com, Senin (21/9/2020).

Ia menyebutkan, di dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 sudah sangat rinci diatur mengenai pelaksanaan Pilkada 2020. 

KPU DIY Tunggu Kesepakatan Tiga Pihak Terkait Penundaan Pilkada

Di antaranya, mengenai prosedur tahapan, kampanye, hingga pemungutan suara oleh pemilih agar tidak terjadi penularan.

Namun, Hamdan pun masih mengkhawatirkan apakah aturan tersebut benar-benar dapat dijalankan oleh pihak-pihak yang terkait dengan Pilkada.

"Hanya yang menjadi persoalan apakah pihak-pihak terkait Pilkada itu menerapkan pencegahan Covid-19 atau tidak," ungkapnya.

Hamdan menambahkan, masih diperlukan peraturan yang lebih spesifik terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dalam proses pelaksanaan Pilkada.

"Yang masih perlu adalah sanksi bagi mereka yang tidak menerapkan protokol. Ini yang belum spesifik, sanksi apa yang harus diberlakukan ke sana. Kalau teguran saya rasa ya kurang kuat efek jeranya," beber Hamdan.

KPU Gunungkidul: Belum Ada Arah Penundaan Pilkada 

"Jadi potensi pelanggarannya dipetakan, kemudian disiapkan rumusan-rumusan untuk sanksi terkait pelanggar," sambungnya.

Ditanya terkait adanya potensi gangguan dalam pemerintahan daerah apabila Pilkada kembali ditunda, Hamdan mengungkapkan hal tersebut bukan menjadi kewenangannya untuk menjawab. 

Meskipun demikian, apabila Pilkada diundur setelah Desember 2020, ia juga menerangkan adanya konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung KPU.

"Kalau di KPU konsekusensi teknis ya mendaftar ulang. Terkait penyelenggaraan pemilihan yang sifatnya adhoc di-off-kan dulu, seperti yang dulu, nanti dihidupkan lagi. Ada kekosongan jabatan adhoc. Selain itu, ada jaminan anggarannya nanti bisa dicukupi untuk pelaksanaan Pilkada berikutnya dipastikan bisa terlaksana," tandasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Maruti Asmaul Husna
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved