Breaking News:

Yogyakarta

KPU DIY Tunggu Kesepakatan Tiga Pihak Terkait Penundaan Pilkada

Ada desakan dari berbagai pihak agar dilakukan penundaan berikutnya untuk Pilkada mengingat masih tingginya angka kasus Covid-19 di Indonesia.

Penulis: Maruti Asmaul Husna | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Alexander Ermando
Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang semula akan dilaksanakan September 2020 mengalami penundaan menjadi Desember 2020 karena adanya pandemi Covid-19.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Hamdan Kurniawan mengatakan terkait penundaan itu merupakan inisiatif KPU yang kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 sebagai basis atau landasan hukum.

"Ketika melakukan penundaan itu faktor kesehatan dan keselamatan menjadi faktor utama waktu itu. Karena diputuskan penundaan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2002 yang jadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 atas kesepakatan bersama itu tentu dilanjutkan dengan menerapkan protokol kesehatan agar Pilkada dapat berjalan lancar dan sehat," ujar Hamdan saat dihubungi Tribunjogja.com, Senin (21/9/2020).

KPU Gunungkidul: Belum Ada Arah Penundaan Pilkada 

Ia melanjutkan, dari perspektif penyelenggaraan sebenarnya yang paling penting selain penyelenggaraan juga pelaksanaan protokol kesehatan secara konsisten.

Ia mengklaim, dari sisi KPU sudah menyiapkan pengaturan pelaksanaan Pilkada 2020 yang sangat rinci, termasuk pengaturan pihak luar seperti pasangan calon, tim sukses, dan seterusnya.

Juga pihak-pihak lain yang merupakan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pilkada.

"Makanya kami tetap lakukan agar pelaksanaan demokrasi lokal tetap berjalan," imbuhnya.

Saat ini, Hamdan pun mengakui adanya desakan dari berbagai pihak agar dilakukan penundaan berikutnya untuk Pilkada mengingat masih tingginya angka kasus Covid-19 di Indonesia.

Istana Negara Sebut Pilkada 2020 Bakal Tetap Digelar Sesuai Jadwal dengan Protokol Kesehatan Ketat

Mengenai hal itu, pihaknya masih menunggu kebijakan pihak pusat yang berwenang menentukan.

"Di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 itu di pasal 201 A dikatakan harus dengan kesepakatan bersama antara pemerintah, KPU, dan DPR. Itu harus dilaksanakan kesepakatan, tidak bisa salah satu pihak," urainya.

Ia menambahkan, adanya beberapa lembaga yang menyampaikan wacana penundaan Pilkada itu harus melalui proses rembug tiga pihak tersebut. 

"Kalau KPU sepanjang itu berdasarkan kesepakatan, kalau tetap dijalankan ya kita jalankan dengan pengaturan mengenai protokol kesehatan. Syaratnya semua pihak itu menerapkan betul (protokol kesehatan), kita tidak ingin Pilkada itu menjadi klaster baru," tambahnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved