Gunungkidul

KPU Gunungkidul: Belum Ada Arah Penundaan Pilkada 

Apabila dari 3 lembaga tersebut muncul kesepakatan untuk menunda Pilkada, barulah dari KPU akan meneruskan kebijakan tersebut ke daerah.

Penulis: Alexander Aprita | Editor: Ari Nugroho
TRIBUNJOGJA.COM / Alexander Ermando
Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul di Piyaman, Wonosari. Tampak baliho yang mencantumkan informasi terkait pelaksanaan Pilkada. Ketua KPU Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani menyampaikan hingga saat ini belum ada arah penundaan Pilkada. Menurutnya, keputusan penundaan ada mekanismenya tersendiri. 

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Wacana mengenai penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak kembali mengemuka.

Pasalnya, berbagai kegiatan terkait Pilkada seperti kampanye dan sebagainya dikhawatirkan akan memicu lonjakan kasus COVID-19.

Kendati demikian, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani menyampaikan hingga saat ini tahapan Pilkada masih terus berjalan sesuai jadwal.

"Berdasarkan informasi baik dari provinsi maupun pusat, belum ada arah penundaan Pilkada," kata Hani ditemui di Kantor KPU Gunungkidul, Senin (21/09/2020).

Dosen UPN Sebut Perppu dan Revisi PKPU Tidak Menjamin Pilkada Akan Aman

Ia sendiri tak menampik banyak pihak yang menyuarakan penundaan proses Pilkada.

Sebab waktu pelaksanaannya dianggap kurang tepat lantaran masih dalam situasi pandemi COVID-19.

Terkait dengan wacana tersebut, Hani mengatakan pihaknya hanya bisa menunggu keputusan dari KPU RI sebagai pembuat kebijakan.

Sebab kewenangannya ada di sana.

"Sesuai UU dan Perppu, keputusan penundaan proses Pilkada ada mekanismenya tersendiri," jelasnya.

Menurut Hani, keputusan penundaan Pilkada tak serta-merta langsung keluar.

Sebab keputusan harus didasarkan pada kesepakatan antara KPU, pemerintah pusat, dan DPR RI dalam hal ini Komisi II.

Istana Negara Sebut Pilkada 2020 Bakal Tetap Digelar Sesuai Jadwal dengan Protokol Kesehatan Ketat

Apabila dari 3 lembaga tersebut muncul kesepakatan untuk menunda Pilkada, barulah dari KPU akan meneruskan kebijakan tersebut ke daerah.

"Intinya kami yang di daerah tinggal menunggu dan mengikuti saja kesepakatannya seperti apa," ujar Hani.
Terpisah, bakal calon Bupati Gunungkidul Sutrisna Wibawa memilih tidak berkomentar mengenai wacana tersebut.
Ia menyatakan akan mengikuti keputusan pemerintah mengenai pelaksanaan Pilkada tahun ini.
"Saya ikut keputusan pemerintah yang terbaik," kata Sutrisna melalui pesan singkat.
Hal serupa juga disampaikan bakal calon Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi.
Sebagai peserta Pilkada, ia menyatakan akan mengikuti saja apa pun keputusan pemerintah nanti. 
Ia pun mengakui jika pelaksanaan Pilkada menjadi dilematis lantaran berlangsung di situasi pandemi COVID-19. Kendati demikian, ia menyebut tidak semua daerah yang melaksanakan Pilkada masuk dalam zona merah.
"Tapi tidak masalah jika memang harus dilakukan penundaan, tergantung situasi sosial yang berkembang ke depan," kata Immawan.(TRIBUNJOGJA.COM)
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved