Dosen UPN Sebut Perppu dan Revisi PKPU Tidak Menjamin Pilkada Akan Aman

Laporan Reporter Tribun Jogja Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Setelah memberi alternatif penundaan pilkada demi keamanan masyarakat di tengah pandemi, pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Yogyakarta Nikolaus Loy turut mendesak supaya dua opsi untuk melajutkan pilkada ditimbang secara khusus.

Seperti diberitakan jika dua opsi yakni pembentukan Peratruan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) oleh Kemendagri, serta revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menjadi penentu pilkada dapat dilakukan atau tidak.

Niko menilai jika memang Perppu atau revisi PKPU menjadi penentu jalannya pilkada, komponen pasal-pasal di dalamnya harus lah dibuat secara khusus.

• Pengamat Politik UPN Sebut APBN Berdarah-darah Jika Pilkada Tetap Dilanjutkan

Hal itu lantaran menurut dia kondisi pandemi Covid-19 saat ini perlu penanganan secara khusus.

Ia pun menilai Perppu tersebut harus pula disusun secara khusus, agar jalannya pilkada benar-benar tidak menambah permasalahan baru.

"Karena ini dalam kondisi dan situasi khusus, maka perppu dan revisi PKPU juga harus dibuat secara khusus," katanya, kepada Tribunjogja.com, Senin (21/9/2020)

Ia menanggap, pembuatan Perppu juga masih belum menjamin jika masyarakat akan merasa aman dan nyaman.

Pasalnya, dalam penegakkan hukum diwaktu-waktu biasa seperti saat ini saja menurut dia butuh pengawasan ekstra oleh sejumlah aparat.

"Jaminannya apa? Negara harus melihat itu. Jadi Perppu ini harus disikapi tidak dengan biasa saja," tegas dia.

• KPU Klaten Perketat Protokol Kesehatan Saat Penetapan Paslon dan Pengundian Nomor Urut

Lebih lanjut, dia mengatakan jika meski pun terdapat standar protokol kesehatan yang tinggi, tetap saja dirinya tidak yakin jika pikada dapat digelar dengan aman.

Karena tanpa adanya pilkada pun, lanjut dia, grafik positif Covid-19 khususnya di DIY ini sudah mulai tinggi.

"Pemilu itu kan mengumpulkan banyak orang. Tanpa adanya pemilu saja angka positif Covid-19 tinggi, apalagi sekarang ada pemilu dengan rentetan agendanya?" tandasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)