Breaking News:

Bisnis

Pemerintah Seleksi Data Usaha Mikro yang akan Mendapatkan Bantuan Produktif

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) DIY terus melakukan mendata para pelaku usaha mikro agar mendapatkan Bantuan Presiden Produktif U

TRIBUNJOGJA.COM / Nanda Sagita Ginting
Kepala bidang Pembiayaan Dinas Koperasi dan UKM DIY, Agus Mulyono, saat ditemui Tribun Jogja pada Kamis (13/08/2020). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) DIY terus melakukan mendata para pelaku usaha mikro agar mendapatkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Setidaknya sudah ada ada 300 ribuan pelaku usaha mikro di DIY yang terdata.

Kepala Bidang Pembiayaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop UKM) DIY, Agus Mulyono menjelaskan bahwa pendataan tersebut dilakukan secara berjenjang dari tingkat RT hingga ke kabupaten kota dan provinsi melalui aplikasi Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha (SIBAKUL).

Ia menjelaskan angka 300 ribu itu berpatokan dengan nomor induk kependudukan (NIK).

Sementara dalam proses cleansing, selain NIK juga akan diberlakukan syarat-syarat yang akan menggugurkan calon peserta yang tidak memenuhinya.

"Di sana akan di cek lagi, NIK agar tidak double, valid dari sisi penulisan juga. Dari situ baru di cleansing terkait apakah dia punya pinjaman, kalau ada otomatis drop. Lalu kalau memiliki tabungan rekening lebih dari Rp 2 juta juga akan drop," jelasnya, Senin (14/9/2020).

Kementerian Koperasi dan UKM Dukung Pelaku UMKM DIY melalui Pameran Jogja Gumregah

Proses pendataan ini perlu kecermatan, sehingga belum lama ini juga telah diadakan Forum Konsultasi Penyaluran BPUM.

Ia mengatakan bahwa pemerintah pusat sendiri menyadari bahwa banyak data yang salah.

Pemerintah pun berkomitmen akan ada perbaikan dan pendataan yang lebih valid.

Agus memperkirakan, bahwa yang terseleksi kemungkinan akan berjumlah separuh dari yang mendaftar.

Itu sudah termasuk data dari luar dinas, atau dari pengusul yakni dari BNI, BRI, koperasi, dan Permodalan Nasional Madani (PNM).

Sementara dari pihak Dinkop UKM DIY, dari 300 ribuan NIK yang masuk, hanya sekitar 218 ribu saja yang lolos seleksi berdasarkan pemeriksaan NIK.

Jumlah itu kemungkinan akan berkurang jika ditilik dari persyaratan lainnya, seperti tak memiliki pinjaman dan jumlah tabungan tak lebih dari Rp 2 juta.

"Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada data valid. Nanti bantuan itu akan dikirim ke nomor rekening, bagi yang tidak memiliki rekening akan dibuatkan oleh bank penyalur, akan dibuatkan gratis," jelasnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Santo Ari
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved