DPRD Tuban Belajar Penanganan UMKM ke Kulon Progo Guna Maksimalkan Anggaran

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Guna memaksimalkan anggaran, Komisi III DPRD Kabupaten Tuban berkunjung ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Kulon Progo.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tuban, Andhi Hartanto mengatakan Kabupaten Tuban memiliki anggaran Rp 160 Miliar, namun saat ini baru terserap sekitar Rp 40 Miliar.

"Ada hal kecil yang tidak bisa dicover oleh Pemda maupun dinas terkait. Namun dalam beberapa hal lain, kami mendapat support anggaran pelaku UMKM sehingga bisa langsung menggunakan di tengah pandemi Covid-19 ini," ucapnya beberapa hari yang lalu.

Terlebih, ia meminta Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo untuk menyampaikan beberapa kebijakan sehingga pelaku UMKM bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya.

• Perubahan Nama Stadion Cangkring di Kulon Progo Harus Miliki Filosofi

Sementara, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kulon Progo, Priyo Santoso mengatakan di tengah terbatasnya alokasi pendanaan, Dinas Koperasi UKM Kulon Progo melakukan inovasi dengan membentuk pelatihan peningkatan di bidang pemasaran KUMKM melalui duta marketing.

"Saat ini sudah ada 50 duta marketing yang bertugas memasarkan 50 produk unggulan dan produk lainnya dengan strategi mengikuti era digital yang ada. Melalui pelatihan pemasaran online diharapkan para produsen dapat bersaing dengan produk dari luar Kulon Progo," ujarnya.

Dinas Koperasi UKM Kulon Progo melakukan upaya dengan pendataan terhadap ekonomi KUMKM yang terdampak Covid-19.

Lebih lanjut, Kepala Seksi Fasilitasi Pengembangan Simpan Pinjam, Ridwan Dhaniarsa mengatakan kebijakan yang diambil oleh Dinas Koperasi UKM diantaranya dengan melakukan pelatihan duta marketing dengan peserta dari Kulon Progo yang memiliki kemampuan IT.

Menurut Dhani, ada beberapa kebijakan yang dilakukan yaitu pendataan UMKM yang terdampak Covid-19.

• Pemkab Kulon Progo Nilai Ketahanan Asbuton Cukup Memuaskan

Dari pendataan tersebut kemudian diusulkan bantuan, pemasaran online dan offline.

Selanjutnya sosialisasi permodalan dan fasilitasi akses restrukturisasi pinjaman bagi UMKM.

Selain itu, kebijakan yang dilakukan di masa pandemi yaitu temu bisnis dengan investor UMKM misalnya pembuatan produk Makanan Dalam Kaleng (Makaleng). Serta pemberdayaan masyarakat miskin.

"Pada 2020 nanti, juga berencana mendirikan ruang desain konsultan dalam satu kawasan guna mendukung produk lokal," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)